BKD Siapkan Sejumlah Nama Pejabat Badan Lingkungan Hidup

Selasa, 29 Mei 2012 | 08:41 WIB


KOTA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang menyatakan sudah menyiapkan sejumlah nama untuk menjabat di badan baru, Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang sebelumnya berbentuk kantor.

Kepala BKD Kabupaten Rembang, Suparmin, Selasa (29/5) mengatakan, nama-nama pejabat itu belum bisa dipublikasikan saat ini lantaran naskah peraturan daerah masih dalam proses evaluasi oleh Gubernur Jateng.

“Untuk pejabat-pejabatnya sudah siap, mulai dari siapa-siapa yang memenuhi kriteria secara golongan jabatan untuk menempati jabatan kepala badan, sekretaris, kepala-kepala bidang, dan kepala subbagian. Namun, kami belum bisa sebutkan,” ujar dia.

Namun ia menjelaskan, jabatan kepala badan hanya bisa diduduki oleh seorang yang golongan kepangkatannya sudah mencapai Eselon IIB. “Tidak cukup dengan eselon yang memenuhi, Kepala Badan Lingkungan Hidup itu juga harus memiliki sertifikat Amdal,” terang dia.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun suararembang, pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Rembang yang eselonnya sudah memenuhi eselon dan syarat kepemilikan sertifikat Amdal itu, setidaknya ada tiga orang.

Mereka adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) saat ini, Purwadi Samsi, salah seorang pejabat di Bappeda Rembang, Sugiyarto, dan Asisten I Sekda Kabupaten Rembang, Subakti.

Nantinya, lanjut dia, Badan Lingkungan Hidup akan memiliki seorang Kepala Badan, seorang Sekretaris Badan, tiga orang Kepala Bidang, enam orang Kepala Seksi, dan tiga orang Kasubag.

“Kalau sewaktu berbentuk kantor, tidak ada Kabid-nya, adanya ya tiga orang Kasi. Namun ketika nanti sudah dinyatakan berbentuk Badan, ya formatnya seperti tadi,” tandas Suparmin.

Ia menyebutkan, jabatan Sekretaris Badan akan dijabat oleh mereka yang bergolongan jabatan IIIA. “Untuk tiga orang Kabid, golongan jabatannya IIIB. Sementara Kasi dan Kasubag, IVA,” terangnya lagi.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang pada 7 Mei lalu, Bupati Rembang Mochammad Salim menjelaskan perubahan KLH menjadi BLH itu untuk meningkatkan investasi kegiatan ekonomi khususnya eksploitasi sumber daya alam yang terkait dengan lingkungan hidup di Rembang.

Menurut Bupati, meningkatnya investasi menuntut peran dan fungsi lebih besar Kantor Lingkungan Hidup, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya mengenai izin lingkungan.

Dengan perubahan KLH menjadi BLH, Rembang akan memiliki sendiri Komisi Penilai Amdal Kabupaten Rembang yang bisa menyelenggarakan penilaian analisis Amdal, sehingga Bupati bisa menetapkan izin lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Bupati dalam kesempatan itu juga menyampaikan, pengajuan revisi Perda tersebut dalam rangka melancarkan aliran investasi atau usaha-usaha yang akan didirikan di Kabupaten Rembang baik skala menengah dan besar.

Selama ini, perizinan lingkungan hidup banyak menemui kendala karena semua personal di Komisi Penilai Amdal berasal dari pihak Provinsi Jateng. (Puji)




3 comments
  1. laskar

    Mei 29, 2012 at 8:58 am

    lekas cepat jadi lebih baik karena segera dapet uang. tinggal ngasih harga per kepala per posisi eselon berapa. Wani piro?

    Reply
  2. for destroyer

    Mei 29, 2012 at 9:07 am

    pejabat seperti PARMIN ini tahunya ya uang. seperti membuat tatanan pemerintahan yang lebih baik. tapi sesungguhnya di kepalanya itu ya uang. menghancurkan sistem dan reformasi birokrasi hanya untuk Juragannya. Negara dipakai main-main. seolah-olah semua bisa dibeli. Tatanan dan profesionalitas pegawai Rembang dirusak oleh anteknya bupati seperti ini. Memangnya kalo anda besok pensiun tidak biosa dipenjara min Parmin! umur 70-80 tahun masuk penjara!!!

    Reply
  3. keRRen

    Mei 29, 2012 at 10:12 am

    motivasi membuat Isntansi Pemerintah jadi Super gemuk itu untuk apa kalo bukan untuk ajang jual beli jabatan dan membesarkan setoran ke atas? kalo niatnya untuk mensejahterahkan rakyat dan oegawai itu omong kosong! apalagi untuk memperbaiki kinerja pegawai!. dengan jumlah lembaga sekarang saja banyak jabatan yang mengganggur karena tidak ada anggaran kok masu ditambah lagi. yang kemarena BPBD jelas-jelas terbengkelai kok mau ditambah lagi badan!! ini jelas arogansi pemerintah yang sakpenake udele dewe. orang-orang tidak becus dan tidak paham analisis beban kerja kok nyusun ini itu jadiya ya begini.

    dengan kelembagaan yang ada sekarang saja sudah terlalu banyak pemborosan di belanja rutin. banyak pegawai yang tidak tersentuh kejahetaraanya. jangankan kesejahteraan, melunasi hak-hak pegawai dengan diterapkan 5 hari kerja tak dilakukan kok mau memberperbesar lembaga yang ujung-ujungnya mau memnambah CPNS baru. penerapan program 5 hari yang mestinya disertai uang makan saja tidak dilakukan kok malah membuat lembaga setingkat Eselon II lagi, rakyat dan pegawai mau dikasih apa? hanya bikin limbah korupsi saja!

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan