Tujuh Keluarga Sepakati Solusi Pemerintah

Minggu, 18 Maret 2012 | 09:50 WIB


Polemik Revitalisasi Pasar Sedan
SEDAN – Sebanyak tujuh keluarga pemilik rumah yang sebagian tanah bangunannya dianggap merupakan milik pemerintah guna revitalisasi Pasar Sedan akhirnya menyepakati solusi yang ditawarkan oleh pemkab setempat. Demikian disampaikan oleh Kepala Desa Sedan, Moch Saikhu, Jumat (16/3).

Menurut kepala desa yang menjabat sejak 2007 itu, warga pemilik rumah yang tanahnya bermasalah akhirnya menyadari bahwa sebagian tanah yang saat ini telah didirikan bangunan tersebut bukan miliknya. Hal itu, kata Saikhu, karena warga melihat dan menyepakati pengukuran ulang untuk kedua kalinya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 6 Februari yang lalu.

“Alhamdulilah semuanya sedikit beres dan sudah mulai ada titik temu. 7 KK yang sebelumnya bersikeras itu tanah mereka, akhirnya luluh setelah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN,” jelas Saikhu.

Saikhu menyatakan berdasarkan yang disampaikan oleh kabupaten melalui dirinya, nantinya akan ada semacam tali asih buat 7 KK pemilik rumah. Namun, menurutnya yang menjadi kendala saat ini adalah besaran tali asih. Sebagian warga belum begitu sepakat besaran yang ditawarkan oleh kabupaten.

“Saat ini yang masih menjadi pengganjal adalah besaran tali asih dari kabupaten. Berdasarkan informasi yang kami terima, warga awalnya meminta 7 juta, namun kabupaten menawarnya 4 juta, dan selanjutnya warga menurunkannya menjadi 5 juta. Nah, angka terakhir yang diminta warga itu belum jelas disepakati oleh kabupaten,” terangnya kepada wartawan.

Saikhu mengakui, terdapat perbedaan pemberian tali asih dari kabupaten kepada warga. Semua itu, kata dia, bergantung pada besar dan kecil bangunan yang dimiliki oleh warga.

“Besaran tali asih setahu saya berbeda, ada yang rencana akan diberi 4 juta dan ada juga yang akan diberi 15 juta, bergantung pada besar bangunan rumahnya,” tambahnya lagi.

Sementara itu saat wartawan koran ini melakukan konfirmasi kepada sejumlah warga pemilik rumah yang tanahnya bermasalah, semuanya nampak sudah bisa menerima. Sa’diyah (50), salah seorangnya, membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah warga akan dijanjikan tali asih dari pihak kabupaten atas bangunan yang sudah terlanjur berdiri. Sa’diyah juga mengakui bahwa tanah sekitar 2 meter yang saat ini dijadikannya sebagai bagian bangunan rumah itu bukan miliknya, melainkan milik pasar.

“Kami mengakui bahwa sebagian kecil tanah memang bukan milik kami. Namun kami juga tetap meminta ganti rugi atas bangunan yang sudah terlanjur berdiri,” cetusnya.

Mengenai besaran ganti rugi, dirinya menyayangkan hanya ditawari 5 juta oleh pemerintah. Menurutnya angka itu tidak akan cukup untuk memperbaiki dan juga tidak sebanding dengan biaya yang ia keluarkan saat membangun. Namun begitu, dirinya tetap akan menerima dan berharap hal itu cepat selesai.

“Sebenarnya kami tidak sepakat dengan angka ganti rugi yang hanya 5 juta. Jumlah itu tidak sebanding dengan biaya yang saya keluarkan saat membangun dulu,” keluhnya. (Ilyas)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan