Fasilitator Bentuk Tim Penyelesaian Kasus HNC

Jumat, 24 Februari 2012 | 08:05 WIB

REMBANG – Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Rembang membentuk tim penyelesaian kasus dugaan penggelapan dana pinjaman kelompok simpan pinjam yang dikelola perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Sumber yang menyeret oknum Sekretaris UPK setempat berinisial HNC.

Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Rembang, Agung Budi, Jumat (24/2) mengatakan, tim tersebut memiliki waktu tiga bulan untuk menyelesaikan kasus yang menyeret oknum Sekretaris UPK Kecamatan Sumber berinisial HNC.

“Tim diberi waktu tiga bulan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Jika tak bisa dirampungkan, bisa saja nanti dilimpahkan ke jalur hukum,” kata dia.

Agung menjelaskan, penyelesaian dugaan penyimpangan di PNPM dilakukan berjenjang sesuai mekanisme yang telah diatur. “Karena kasus tersebut terjadi di tingkat kecamatan, maka mekanisme penyelesaian juga dilakukan melalui musyawarah antar desa (MAD),” kata dia.

Menurut dia, jika pun nanti dibawa ke ranah hukum, harus diputuskan melalui MAD terlebih dahulu. “Tidak bisa keputusan diambil oleh satu atau dua orang anggota saja,” kata dia.

Seperti diberitakan, HNC diduga menjadi otak penggelapan dana pinjaman sembilan kelompok SPP di Desa Sumber, Kecamatan Sumber. Badan Pengawas UPK Kecamatan Sumber juga menemukan tunggakan pembayaran pinjaman senilai Rp93 juta diduga sebagai buntut ulah HNC.

Tunggakan tersebut terancam tak dilunasi karena sembilan kelompok yang tercatat menerima utang merasa tak pernah menikmati uang pinjaman tersebut karena diselewengkan oleh HNC. “Kami mengandalkan kerja tim untuk menuntaskan persoalan ini,” kata Agung menegaskan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Rembang, Slamet Haryanto mengatakan, pihaknya berjanji untuk memantau perkembangan penyelesaian kasus tersebut.

Pihaknya juga meminta BP UPK di semua kecamatan penerima PNPM untuk meningkatkan pengawasan. Pasalnya, seiring terus tumbuhnya aset PNPM, kasus serupa bisa saja terjadi di daerah lain. “Mengenai bentuk pengawasannya seperti apa, sudah ada mekanismenya,” kata dia.

Meski demikian, Ketua Badan Pengawas PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Sumber, Gunanto menyatakan akan membawa kasus HNC ke DPRD Kabupaten Rembang.

Apalagia, kata dia, belakangan ada sejumlah oknum yang mencoba mengaburkan temuan tersebut. “Semua data temuan kami sangat valid. Bisa dicek ulang, jadi mestinya tidak dihalang-halangi penyelesaiannya,” kata dia. (Puji)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan