Audiensi Raskin, Anggota Dewan Tak Diundang

Senin, 18 Juni 2012 | 09:47 WIB

KOTA – Sebanyak 34 kepala desa/lurah di Kecamatan Kota Rembang akan melakukan audiensi dengan pemerintah kabupaten dan Badan Pusat Statistik di aula kecamatan setempat, Selasa (19/6) besok pukul 09.00 WIB.

Namun, menurut Ketua Paguyuban Kepala Desa/Kepala Kelurahan Kecamatan Kota Rembang (Pakkar), Kaseri, Senin (18/6), audiensi yang digelar untuk membahas penangguhan alokasi raskin bulan Juni 2012 itu tidak mengundang anggota dewan perwakilan rakyat di DPRD Rembang.

“Sebelumnya, kami sudah meminta tolong Pak Camat untuk memfasilitasi audiensi antara kades dengan Pemkab dan BPS. Sejak awal kami memang tidak mengundang anggora DPRD,” kata dia tanpa menjelaskan alasan tidak mengundang anggota DPRD setempat.

Hanya, pada Jumat (15/6) lalu, sebenarnya belasan kepala desa dari Kecamatan Kota Rembang dan Kaliori berniat mengadu ke wakil rakyat di DPRD setempat. Namun, gedung dewan kosong. Padahal, mereka berniat madul ke Komisi B DPRD Kabupaten Rembang.

Pakkar berkukuh meminta pemerintah kabupaten setempat menunda penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) periode Juni 2012 sebagai protes atas kebijakan Pemerintah terkait data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang menjadi dasar pengalokasian raskin.

Ia mengakui, desakan sejumlah kepala desa agar Pemerintah merevisi data PPLS 2011 sebagai dasar pengalokasian raskin, mungkin akan menemui jalan buntu. “Namun, kami tetap harus berupaya. Salah satu jalannya, kami harus bertemu langsung dengan Pemkab dan BPS Rembang besok (19/6),” tegas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni meminta para kepala desa menerima saja dulu alokasi raskin sebagaimana data hasil PPLS 2011 tersebut.

“Setelah diterima, baru selanjutnya dibicarakan. Yang penting hak para dhuafa bisa dipenuhi dulu. Jika ditunda, saya tidak setuju,” tegas Hamzah.

Sekda mengaku mendukung upaya para kades yang mengusulkan revisi data hasil PPLS 2011. “Namun, instrumennya tentu harus dikembalikan ke BPS. Sebab, PPLS itu wilayahnya BPS bukan pemkab,” tandasnya.

Alokasi raskin untuk Kabupaten Rembang naik dari 70.374 menjadi 81.270 rumah tangga sasaran (RTS). Namun, jumlah RTS penerima raskin di tiga kecamatan masing-masing Rembang, Kaliori, dan Sale mengalami pengurangan cukup signifikan. (Puji)




One comment
  1. gandri_jiwa

    Juni 18, 2012 at 2:47 pm

    sepintas omongannya pejabat ini benar, bahwa PPLS adalah domainnya BPS, tapi sebenarnya ini adalah akal bulus mereka untuk lempar tanggungjawab!
    cara terima bersih dari atas, resiko suruh tanggung penumpang alias kades dan perangkat yang jadi umpan!

    Bagaimana itu diterima kalau didesa malah terjadi ketidakharmonisan sosial warga. bukankah raskin itu sebenarnya untuk menjaga keharmonisan kehidupan warga. tapi dengan adanya data baru yang mencerminkan ketidakadilan jelas akan memicu konflik dan disharmoni.

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan