Mayoritas Penambang di Rembang Belum Setor Dana Reklamasi

Selasa, 21 Oktober 2014 | 12:53 WIB
Lembar surat edaran "tagihan" pembayaran jaminan dana reklamasi yang dilayangkan pihak Dinas ESDM Rembang kepada para penambang, baru-baru ini. (Foto: Pujianto)

Lembar surat edaran “tagihan” pembayaran jaminan dana reklamasi yang dilayangkan pihak Dinas ESDM Rembang kepada para penambang, baru-baru ini. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Mayoritas penambang di Kabupaten Rembang belum menjaminkan dana reklamasi pasca-tambang. Padahal dana reklamasi tersebut penting dan wajib dibayar demi terjaminnya pengelolaan lingkungan setelah aktivitas pertambangan.

Informasi yang dihimpun mataairradio.com, dari 55 pengusaha dan atau pengelola tambang di Kabupaten Rembang, baru 13 pengusaha/pengelola tambang di antaranya yang menjaminkan dan menyerahkan bukti penyetoran dana reklamasi ke bank pemerintah.

“(42) Perusahaan yang belum menyerahkan jaminan dana reklamasi, bisa karena memang belum membayar, atau sudah membayar ke bank, namun belum menyerahkan bukti setoran bank ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rembang,” kata Biyantoro, Kepala Bidang Mineral ESDM Rembang.

Jaminan dana reklamasi disetorkan kepada Pemerintah melalui bank yang ditunjuk yakni BNI dan BRI. Dana itu bisa diambil setelah aktivitas pertambangan selesai dan reklamasi telah dilakukan.

Menurut Biyantoro, perhitungan jaminan dana reklamasi yang harus dibayarkan oleh pengusaha dan atau pengelola tambang, ditentukan berdasarkan luas dan mekanisme pertambangan. Dia menekankan, tidak ada pembedaan antara pengusaha tambang perseorangan maupun badan usaha.

“Kalau mekanisme penambangannya menggunakan peledakan, jaminan dana reklamasinya Rp5 juta per hektare, yang pakai alat berat Rp2,5 juta, dan yang manual Rp1,5 per hektare. Misalnya luasnya 1,3 atau 1,5 hektare, jaminan dana reklamasinya kami hitung dua hektare,” tandasnya.

Dia juga mengatakan, agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, maka semua perusahaan yang belum menyetor jaminan dana reklamasi, agar menuntaskannya sebelum Desember 2014.

“Jaminan dana reklamasi ini dibayar sekali ketika hendak melakukan aktivitas pertambangan. Yang terakhir atau pada Selasa (21/10/2014) ini, KWSG atau Koperasi Warga Semen Gresik baru membayar jaminan dana reklamasinya,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, perusahaan yang sudah menyetor jaminan dana reklamasi di antaranya PT Sinar Asia Fortuna, PT Duta Alam Persada Tama, PT Ikrar Bangun Pertiwi, dan PT Bangun Arta Kencana.

Adapun beberapa dari 42 perusahaan yang belum menyetor jaminan dana reklamasi atau sudah menyetor namun belum menyerahkan bukti setoran dari bank, yakni PT Amir Hajar Kilsi, PT UTSG, PT Arga Wastu, PT Semen Indonesia (Tbk), CV Sinar Terang, PT ICCI, dan PT Rembang Sportindo Mandiri.

“Kami tidak tahu persis tentang berapa perusahaan yang belum sama sekali menyetor jaminan dana reklamasinya. Yang jelas saat izin tambang dikeluarkan oleh pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, maka jaminan itu wajib disetorkan,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang Rembang, Moh Badri.

Dia mengaku tidak tahu persis alasan dari sejumlah penambang yang belum menyetor jaminan dana reklamasi tambang kepada Pemerintah. Namun pihak Aspenta menduga, sejumlah permohonan perbaruan izin yang belum dikeluarkan oleh ESDM, bisa menjadi salah satu faktor.

“Intinya. Perusahaan pasti menyetor jaminan dana reklamasi. Soal masih ada yang belum, bisa jadi ada izin, misalnya perbaruan izin yang belum keluar. Kita sudah menyerukan, agar setiap pengusaha tambang menyetor jaminan dana reklamasi sebagai bentuk komitmen kepada lingkungan,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan