Komisi A Tempatkan Tanjung Bonang Objek Pengawasan

Selasa, 21 Oktober 2014 | 13:19 WIB
Kawasan Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang. (Foto:Rif)

Kawasan Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang. (Foto: Rif)

 

REMBANG, mataairradio.com – Komisi A DPRD Kabupaten Rembang menempatkan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang di wilayah Sendangmulyo Kecamatan Sluke, sebagai objek pengawasan di masa awal kiprah legislator periode 2014-2019.

Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas menyatakan menerima keluhan dari sebagian masyarakat atas Pelabuhan Tanjung Bonang, misalnya terkait dengan payung hukum. Menurutnya, ada pula permasalahan yang perlu dipetakan lebih jelas dengan berkoordinasi dengan dinas terkait.

“Secara prioritas Komisi A akan menindaklanjuti keluhan dari sebagian masyarakat atas Pelabuhan Tanjung Bonang dengan melakukan koordinasi dengan Kominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, red.) untuk ‘maping’ permasalahan dan cari solusi,” kata Ilyas, Selasa (21/10/2014) siang.

Menurut politisi PKB ini, apa yang akan dilakukannya sebagai tindak lanjut keluhan dari masyarakat ini, bukan untuk maksud mencari kesalahan-kesalahan, tetapi lebih pada semangat membenahi agar keberadaan Pelabuhan Tanjung Bonang bermanfaat optimal bagi daerah, sebagaimana tujuan awal.

“Maksud kita bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk membenahi kesalahan-kesalahan yang ada, agar keberadaan PUN (Pelabuhan Umum Nasional, red.) tersebut betul-betul bermanfaat untuk daerah sebagaimana tujuan awal dibangun. Kita akan ketemu dengan Kominfo lah,” tandasnya.

Dia memperkirakan, koordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Rembang sudah akan digelar pada pekan depan. Ditegaskannya, program komisi ini juga sekaligus melanjutkan semangat pengawasan dari anggota dewan, periode sebelumnya.

“Kemarin (20/10/2014), sudah ada rapat internal perdana Komisi A. Agendanya melanjutkan program Komisi A sebelumnya di sisa tahun 2014. (Selain di Pelabuhan Tanjung Bonang) Kita juga akan adakan kunjungan pemantauan ke SKPD-SKPD mitra untuk mengetahui progres program tahun 2014,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Rembang, Suyono pernah menjelaskan bahwa Pelabuhan Tanjung Bonang masih dalam kategori pelabuhan tidak diusahakan.

Artinya setiap uang masuk, merupakan penerimaan negara bukan pajak, sehingga yang menangani sementara ini ialah Unit Pelabuhan Rembang, berkantor di Tasikagung.

“Soal regulasi, badan usaha pelabuhan milik daerah, PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) sedang menggandeng konsultan dari Universitas Diponegoro Semarang, untuk menyusun rencana induk pelabuhan,” terangnya.

Dokumen rencana induk pelabuhan ini nantinya harus ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Menurut Suyono, Unit Pelabuhan Rembang, Badan Usaha Pelabuhan, dan Pemkab Rembang baru bisa melakukan perjanjian mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing, setelah ada pengesahan Gubernur.

“(Penetapan rencana induk pelabuhan oleh Gubernur) Saya prediksi butuh waktu lama. Pelabuhan sekelas Tanjung Emas Semarang saja, penetapannya tuntas baru baru ini. Padahal Tanjung Emas telah lama beroperasi, untuk angkutan barang maupun penumpang,” tandasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan