MUI Rembang Soroti Penggunaan Label Halal Abal-abal

Kamis, 14 Mei 2015 | 17:09 WIB
Ilustrasi label halal MUI. (Foto: photos1.blogger.com)

Ilustrasi label halal MUI. (Foto: photos1.blogger.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rembang menyoroti penggunaan label halal abal-abal alias palsu oleh sejumlah produsen makanan dan minuman, terutama oleh industri skala rumah tangga.

Ketua MUI Rembang Zaenuddin Jakfar mengatakan, pemalsuan label halal bisa membuat seseorang berurusan dengan hukum. Secara moral pun keliru. Ia menilai, akan lebih baik mengurus saja ke MUI, sesuai prosedur yang berlaku.

“Label atau sertifikasi halal tidak sekadar soal apa yang dimakan, tetapi juga terhadap proses produksi sejak awal hingga akhir. Bagaimanapun, konsumen perlu mendapat jaminan atas keamanan dan kelayakan produk yang dikonsumsi, termasuk kehalalannya,” ujarnya kepada mataairradio, Kamis (14/5/2015).

Untuk mengurus sertifikasi halal, sementara ini masih dilakukan langsung di MUI Provinsi Jawa Tengah. Peran MUI kabupaten masih sebatas mendampingi jika ada pemeriksaan di lapangan atas pengajuan sertifikasi halal.

“Selain itu, peran MUI kabupaten juga sekadar mengawasi dan mengingatkan kepada pemegang label halal untuk memperbarui sertifikatnya, tiap dua tahun sekali,” katanya.

MUI kabupaten tidak memiliki data tentang perusahaan yang produknya sudah atau belum mengantongi label halal. Ketika dikonfirmasi soal apakah semua hotel dan restoran di kabupaten ini, sudah memiliki sertifikat halal, Zaenuddin tidak bisa memaparkan secara jelas.

“MUI Rembang, selama ini hanya banyak membantu menguruskan label halal untuk produk seperti terasi bonang yang dipasarkan secara luas ke daerah lain,” tandasnya.

Zaenuddin menambahkan, MUI Rembang sudah cukup gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengurusan label halal pada dunia usaha, namun sejauh ini hanya sedikit yang sudah mengurusnya baik itu hotel, restoran, produsen makanan maupun UKM.

“Mungkin karena proses pengurusan label halal cukup panjang serta mesti disertai pemeriksaan proses produksi di lapangan dan pengujian di laborat milik MUI. Persyaratannya juga banyak. Jika saja, MUI kabupaten sudah dilengkapi laboratorium, bisa jadi prosesnya akan lebih singkat,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan