KPU Rembang Dijatah Rp10 Miliar Gelar Pilkada Langsung

Senin, 10 November 2014 | 16:52 WIB
Kantor KPU Kabupaten Rembang. (Foto:orangrembang.com)

Kantor KPU Kabupaten Rembang. (Foto:orangrembang.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015 Kabupaten Rembang mengalokasi anggaran Rp10 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Anggaran ini disediakan dengan skenario pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun depan diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Wakil Ketua DPRD Rembang Gunasih mengatakan, anggaran tersebut cukup mencolok di struktur RAPBD 2015.

“Yang mencolok adalah kebutuhan kita untuk Pilkada. KPU dianggari Rp10 miliar, Sekretaris DPRD Rp1 miliar. Alokasi untuk Sekretaris DPRD sebagaiantisipasi jika Pilkada digelar secara tidak langsung,” ungkapnya seusai Rapat Paripurna Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2015, Senin (10/11/2014).

Selain mengalokasi anggaran untuk KPU dan Sekretaris DPRD, Pemkab juga menyediakan pos belanja sebesar Rp2 miliar untuk Panitia Pengawas atau Panwas Pilkada Rembang.

“Kami sengaja membuat skenario anggaran yang fleksibel terkait Pilkada. Skenario Pilkada langsung atau melalui DPRD,” tegasnya.

Ketua KPU Rembang Minanus Suud yang dikonfirmasi mengaku sudah melakukan koordinasi secara informal dengan Pemkab mengenai dukungan belanja untuk keperluan Pilkada 2015.

“Soal anggaran, kami secara informal sudah koordinasi dengan pemkab. Posisi keuangan daerah memang dalam kondisi yang harus di atur sedemikian rupa,” katanya saat diminta tanggapan mengenai alokasi anggaran untuk KPU guna menggelar Pilkada 2015.

KPU Rembang sebelumnya mengaku mengajukan proposal anggaran senilai lebih dari Rp20 miliar kepada Pemkab, untuk menggelar Pilkada langsung.

Menurutnya, Pemkab akan mengkaver kebutuhan anggaran Pilkada 2015 secara bertahap. Apabila alokasi anggaran melalui APBD Induk terjadi kurang, maka Pemkab akan mengalokasi lagi melalui APBD Perubahan 2015.

“Anggarannya memang tidak langsung seluruhnya, tetapi bertahap. Apabila nanti kurang, akan dialokasi melalui APBD Perubahan sekitar bulan Agustus. Ini asumsi ketika Pilkada serentak digelar pada bulan September,” terangnya.

Dia menegaskan, alokasi anggaran yang Rp10 miliar, diyakini cukup untuk membiayai pelaksanaan tahapan Pilkada yang dimulai pada bulan Maret hingga Agustus 2015.

“Saya kira alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk KPU kabupaten sudah cukup bijaksana,” katanya.

Dia juga menjelaskan, tahapan Pilkada dimulai Maret 2015 karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 baru akan disahkan DPR pada bulan Maret.

“Jika nanti Perppu itu disahkan dalam bentuk Pilkada langsung, maka kita sudah siap karena telah diantisipasi dengan koordinasi dan alokasi anggaran,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan