Soal Penundaan Distribusi Raskin, Bulog Manut Pemkab

Rabu, 20 Juni 2012 | 07:12 WIB
Perwakilan Bulog Rembang saat menerima tuntutan Pakkar untuk menunda penyaluran raskin bulan Juni 2012, Rabu (20/6). (Foto: Puji)

KOTA – Pihak Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) 206 Rembang menyatakan manut saja pada keputusan pemerintah kabupaten setempat menyikapi permintaan penundaan penyaluran beras untuk keluarga miskin yang dilancarkan para kades se-Kecamatan Kota Rembang, Rabu (20/6).

Perwakilan Bulog Rembang, Suismutoyo seusai menerima kedatangan sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa/Kepala Kelurahan Kecamatan Kota Rembang (Pakkar), mengungkapkan permintaan penundaan penyaluran raskin yang disampaikan oleh para kades itu bersifat sementara.

“Karena bersifat sementara, kami akan koordinasikan tuntutan penundaan penyaluran beras jatah itu kepada pemkab setempat sebagai penanggung jawab raskin. Kalau pemkab bilang jalan aja ya kami jalan. Kalau pemkab bilang ditunda, kami akan tunda,” tandas dia.

Menurut Suismutoyo, tugas pihaknya hanyalah menyalurkan raskin sampai titik distribusi terakhir. “Titik distribusi terakhir raskin adalah sampai desa. Soal, disalurkannya kapan, kami mengacu pada DO (dropping order) yang disampaikan pemkab kepada Bulog,” terangnya.

Ia juga menyebutkan, penyaluran raskin periode Juni 2012 telah dilakukan per tanggal 18, dimulai dari Kecamatan Sarang. “Selain Sarang, Kecamatan Sale yang juga mengalami penurunan jumlah RTS-PM sudah kami salurkan. Sementara penyaluran untuk Kecamatan Rembang sedianya per tanggal 21 Juni,” ujar dia.

Ketua Paguyuban Kepala Desa/Kepala Kelurahan Kecamatan Kota Rembang (Pakkar), Kaseri menambahkan penundaan penyaluran beras jatah untuk rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat (PM) di kecamatan setempat agar dilakukan hingga ada keputusan lebih lanjut.

“Kalau pemkab berkukuh menggunakan RTS-PM sebagaimana data yang ada sekarang (hasil PPLS 2011, red.) kami tidak sanggup membaginya,” tegas dia.

Pihaknya berharap, pemkab memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk memindahkan jatah raskin dari mereka yang tidak layak menjadi ke yang lebih layak.

“Ada banyak keluarga yang menurut data masuk dalam RTS-PM raskin 2012, namun pada kenyataannya ekonominya berkecukupan, misalnya seorang pensiunan. Bahkan ada RTS-PM yang kini telah meninggal dan tidak memiliki garis keturunan, seperti janda atau duda,” terang Kaseri.

Menurutnya, meski hanya persoalan beras 15 kilogram, namun itu menjadi sesuatu yang riskan di tingkat desa kalau tidak ditangani secara baik. “Kami bersama rekan kepala desa yang lain sekadar ingin memperjuangkan hak-hak warga yang mestinya sangat layak mendapatkan (raskin),” tegasnya.

Kaseri menambahkan, jika pun permintaan penundaan tersebut dikabulkan sehingga penyaluran raskin bulan Juni dilewatkan dan kemungkinan dirapel pada Juli, warga akan bisa memahami.

“Atas kisruh data penerima raskin yang berbuntut pada tuntutan penundaan raskin alokasi Juni ini, masing-masing kepala desa sudah melakukan komunikasi dengan warga setempat,” ujar dia.

Saat ini, pihaknya berharap agar pemkab setempat bisa mengupayakan jalan terbaik, setidaknya agar tidak ada warga yang merasa dirugikan. (Puji)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan