Proyek Masuk Desa Wajib “Kulo Nuwun”

Minggu, 15 Januari 2012 | 05:50 WIB
KOTA – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Rembang mendesak pemerintah kabupaten setempat mewajibkan setiap pelaksana proyek untuk “kulo nuwun” kepada pemerintah desa saat hendak berkegiatan di daerah setempat.

“Ada sejumlah proyek dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertentu yang masuk ke desa tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan kepala desa. Akibatnya proyek tersebut menjadi bermasalah,” kata Kepala Desa Sridadi Kecamatan Kota Rembang Nasuha di Rembang, Sabtu (14/1).

Ia mencontohkan pembangunan embung di desanya. “Pada Desember 2011, ada proyek pembangunan embung di desa kami. Proyek itu dikerjakan di tanah banda desa yang sudah dilelang secara terbuka oleh pemerintah desa dan sama sekali tanpa dikoordinasikan dengan kami sehingga menjadi bermasalah sekarang,” kata dia.

Ironinya lagi, kata dia, saat pihaknya meminta kejelasan proyek tersebut ke camat, pemerintah kecamatan menyatakan tidak mengetahui adanya proyek tersebut. “Kami sudah kesana kemari meminta penjelasan, namun tidak ada tanggapan dari pemerintah kabupaten. Seperti ini, kami jelas bertanya pada pemkab, apakah kepala desa sudah tidak lagi dianggap,” kata dia.

Selain embung, kata Nasuha, pembangunan jalan yang mengubungkan Dukuh Mbadek Desa Sridadi dengan Desa Padaran juga dilakukan tanpa koordinasi dan sepengetahuan pemerintah desa setempat. “Sepertinya, pemkab semakin menyepelekan kepala desa,” kata dia geram.

Kepala Desa Manggar Kecamatan Sluke, Dimyati juga mengatakan akibat ketiadaan koordinasi pelaksana proyek dengan pemerintah desa, pembangunan embung di wilayahnya kini mangkrak dan rusak.

“Pembangunan embung tersebut terkesan asal-asalan. Buktinya, baru beberapa bulan dibangun, kini batu-batu talut embung dengan ukuran 20×15 meter tersebut kini sudah lepas dan tidak bisa lagi dimanfaatkan,” kata dia.

Kepala Desa Pamotan Kecamatan Pamotan, Andi Sufiran menambahkan, pembangunan desa kini seolah tidak lagi mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des).

“Sering terjadi tumpang tindih antara program yang diajukan desa dengan yang disusun pemkab setempat,” kata dia.

Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Rembang, Hadi Susanto mengatakan pihaknya mempertanyakan alasan pemkab yang seolah tidak lagi menganggap peran kepala desa.

“Padahal, sebelum pemilihan umum kepala daerah pada 2010 lalu, setiap proyek yang masuk ke desa selalu disertai dengan koordinasi dengan pemerintah desa. Namun, kenapa setelah pilkada, desa menjadi seperti tidak dianggap. Ada apa ini?” kata dia.

Mengenai proyek yang masuk ke desa tanpa sepengetahuan kepala desa, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Rembang Subakti mengemukakan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, memang tidak diatur dan dijelaskan tentang kedudukan pemerintah desa dalam pengadaan tersebut.

“Atas hal ini, kami sudah mengajukan permohonan penjelasan tentang kedudukan pemerintah desa dalam pengadaan barang dan jasa untuk desa kepada Pemerintah Pusat melalui surat yang ditandatangani Bupati dan disampaikan melalui Gubernur dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” kata dia.

Pemkab, kata dia, belum menerima penjelasan, apakah Bupati diberikan kewenangan untuk membuat diskresi atau pengambilan kebijakan atas wewenang sendiri, misalnya boleh membuat peraturan Bupati atau tidak. (Puji)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan