KOTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan DPRD Kabupaten Rembang belum saling berkomunikasi, padahal badan baru itu telah dibentuk dan disahkan pada awal Januari lalu.
Menurut Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang, Khairul Muttakim, Rabu (11/4), sejauh ini koordinasi BPBD dengan dewan nyaris tidak terjalin aktif. Pasalnya, alur komunikasi BPBD memang masih belum jelas sejauh ini.
“BPBD ini berada dalam koordinasi Komisi A atau Komisi D masih belum jelas. Karena itu, kami jadi tidak bisa maksimal dalam memberikan saran terkait penanganan bencana, terutama persoalan penanganan abrasi di Dusun Serbung Desa Temperak,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu juga mengatakan, akibat ketidakjelasan hubungan komunikasi tersebut, penanganan abrasi di Dusun Serbung menjadi tersendat. “Dalam hal anggaran, kami juga belum bisa mengarahkan, lantaran sekali lagi, siapa yang menjadi mitra BPBD tidak jelas,” kata dia menambahkan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang Suharso saat dihubungi melalui saluran telepon mengaku koordinasi antara lembaganya dengan DPRD belum belum dilakukan secara aktif.
“Koordinasi dengan komisi apa di DPRD memang masih belum jelas hingga kini. Ini memang berdampak pada taktis anggaran dari APBD setempat dan penanganan sejumlah bencana,” terangnya.
Suharso menjelaskan, sejak dikukuhkan awal Januari lalu, komunikasi BPBD dengan DPRD dilakukan dengan cara ‘ndompleng’ melalui Kesbangpolinmas. “Soal anggarannya pun masih ndompleng,” katanya.
Karena itu, pihaknya berharap, pada pembahasan APBD Perubahan 2012, alur koordinasi dan komunikasi BPBD dengan DPRD telah jelas. “Jika nanti kami diminta menyusun kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD-P 2012, berarti alur koordinasi kami dengan DPRD telah ditentukan,” tandasnya. (Puji)
Tinggalkan Balasan