Perbup Diubah, Pencairan Dana Desa Dua Tahap

Kamis, 14 April 2016 | 15:42 WIB
Pembangunan infrastruktur desa di wilayah Kecamatan Kragan pada 2015. (Foto: mataairradio.com)

Pembangunan infrastruktur desa di wilayah Kecamatan Kragan pada 2015. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pencairan dana desa dari Pemerintah Pusat akhirnya akan dilakukan dalam dua tahap, dengan proporsi 60 lalu 40 persen, di Kabupaten Rembang.

Padahal pada sosialisasi dana desa 2016 di Pendapa Museum Kartini Rembang, 21 Maret lalu, Bupati Abdul Hafidz memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang Akhsanuddin agar pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahap.

Kala itu, Hafidz berpendapat, perubahan ketentuan pencairan dana desa dari tiga tahap, 40:40:20, menjadi dua tahap, 60:40, hanya disampaikan oleh pihak Pemerintah Pusat lewat forum sosialisasi.

“Jika (PP) ada perubahan, maka perubahannya juga mesti lewat PP. Karena PP baru belum ada, perlu disikapi (dengan membuat perbup berdasar PP lama, red.) agar tidak menjadi polemik,” ucap Bupati kala itu.

Kabag Tata Pemerintahan Sekda Rembang Akhsanuddin, Kamis (14/4/2016) pagi membenarkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah diundangkan per 24 Maret 2016.

Ia juga menyatakan, telah mengubah peraturan bupati (perbup) yang sebelumnya mengatur pencairan dana desa di Kabupaten Rembang tiga tahap, sehingga kini menjadi dua tahap.

“Iya (PP baru sudah keluar). Ini perbupnya sudah kita ubah, pencairan dua kali dan sudah kita kirim ke Kementerian Keuangan di Jakarta, minggu kemarin,” terangnya kepada reporter mataairradio.

Hanya saja, meskipun PP terbaru yang mengatur pencairan dana desa telah diundangkan dan perbupnya kini sudah diganti, tetapi mengenai kapan Pemerintah Pusat melakukan transfer dana desa, masih belum jelas.

“Semoga segera ditransfer dari Pusat,” harapnya.

Akhsanuddin menambahkan, sampai sejauh ini, pihaknya masih merampungkan sosialisasi dana desa di masing-masing kecamatan, sehingga belum ada satu pun desa yang mengajukan usulan pencairan dengan rencana kerja pemerintah desa.

“Belum ada (desa yang mengusulkan pencairan dengan menyerahkan RKP-Desa). Kita baru sosialisasi di kecamatan-kecamatan. Sosialisasinya baru selesai minggu ini, sehingga minggu depan, desa baru ngirim (usulan),” imbuhnya.

Dana desa dari Pemerintah Pusat yang ditransfer untuk 287 desa di kabupaten ini pada 2016, totalnya mencapai Rp179 miliar.

Alokasi dana desa terbesar, yaitu untuk Desa Pamotan Kecamatan Pamotan, Rp761 juta, sedangkan yang terendah di Desa Pantiharjo Kecamatan Kaliori, Rp586 juta.

Sementara alokasi dana desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Rembang, pada tahun ini pun naik dibandingkan dengan tahun lalu, dari Rp75 miliar menjadi Rp82 miliar.

Adapun dana bagi hasil pajak dan retribusi yang dialokasikan masih sama dengan tahun lalu, yaitu Rp6 miliar.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa kepada reporter mataairradio menyatakan berharap agar dana desa dicairkan dalam dua tahap saja, mengingat transfer dari Pemerintah Pusat, baru dilakukan pada bulan April.

“Kalau tetap tiga tahap, khawatir akan terburu-buru dalam penyelesaian pekerjaan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban, seperti pada 2015. Kami berharap dua tahap saja,” ujar Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Yopi Arifvianto.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan