Bawaslu Tanggapi Fenomena Mahar Rekomendasi

Kamis, 6 Agustus 2020 | 16:18 WIB

Ilustrasi.

 

REMBANG, mataairradio.com – Satu bulan jelang pendaftaran calon untuk Pilkada Rembang atau tepatnya tanggal 4-6 September 2020 beberapa pihak mulai berburu rekomendasi dari partai politik.

Butuh setidaknya sembilan kursi di DPRD untuk maju menjadi Bacabup atau Bacawabup di Rembang. Fenomena berburu rekomendasi menjadi menarik karena dianggap menjadi potensi awal dalam transaksi politik dengan adanya mahar untuk rekomendasi.

Komisioner Bawaslu Rembang Dofarul Muttaqin menilai bahwa potensi politik uang dalam Pilkada bisa terjadi pada semua tahapan. Misalnya saat ini adalah tahapan jelang pendaftaran maka fenomena mahar rekomendasi layak disoroti.

Namun demikian pihaknya tidak sampai sejauh itu karena waktu dan tempat dalam turunnya rekomendasi juga tidak dapat dipastikan. Selain itu rekomendasi partai harus berasal dari kepengurusan nasional.

“Apa bedanya rekomendasi dengan mahar atau tanpa mahar? kita kan tidak tahu. Yang jelas nanti pihak KPU yang akan menilai bahwa rekomendasi yang dibawa saat pencalonan sah atau tidak,” ungkapnya.

Komisioner asal Kragan ini menambahkan, jika ada laporan dari masyarakat dan bisa dibuktikan, maka pihak Bawaslu baru bisa menindaklanjuti, kalau terjadi transaksi dalam turunnya rekomendasi pada calon yang akan maju dalam Pilkada.

Dirinya menegaskan pihak Bawaslu akan langsung tancap-gas, setelah pengundian nomor urut calon. Untuk saat ini masih sekedar tindakan pencegahan berupa sosialisasi terkait bahya politik uang.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut dalam melaporkan tindakan politik uang kepada Bawaslu. Sekecil apapun informasinya akan segera ditindaklanjuti.

Disinggung terkait keamanan pihak yang melapor ke Bawaslu tentang aktivitas politik uang, supaya tidak takut untuk melapor, Muttaqin menyatakan bahwa hingga saat ini pihak yang mempunyai wewenang dalam melindunginya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kepolisian.

“Sebisa mungkin masyarakat bisa berperan aktif, apabila melihat ada aktivitas politik uang. Masyarakat saya imbau jangan takut untuk melapor, pasti akan kita tindaklanjuti,” pungkasnya.

Peneliti Nusantara Research Afif Hartiyadi menyatakan potensi politik uang sangat besar pada Pilkada 2020 nanti, apalagi jika hanya ada dua calon. Di Bawaslu sendiri ada dua cara untuk menindaklanjuti aktivitas politik uang yaitu adanya temuan dan laporan.

Kendalanya jika laporan maka bukti politik uang setidaknya harus dari pelapor atau laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena kurang bukti, atau kendala lain keamanan pelapor yang sangat riskan sehingga membuat pihak yang ingin melapor menjadi takut.

Mantan Komisioner KPU Rembang ini berharap Bawaslu aktif dalam mengawasi semua pihak yang terlibat dalam Pilkada baik penyelenggara, peserta (partai politik), dan juga masyarakat.

“Ya selama ini kan terkesan Bawaslu hanya mengawasi KPU saja karena minim resiko dan jarang mengawasi peserta (partai politik). Ya kita tidak bisa tutup mata kalau politik uang itu terjadi. Cobalah Bawaslu lebih greget untuk mengawasi dan menindak,” pungkasnya.

Reporter mataairradio.com secara acak mewawancarai warga terkait bagaimana faktor calon akan dipilih, rata-rata jawabannya bahwa siapa calon yang memberi uang lebih banyak maka akan dipilih.

Sedangkan jawaban lainnya menyatakan, kalau dirinya memilih karena pengaruh faktor pekerjaan, uang, dan kekerabatan.

 

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mukhammad Fadlil




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan