DPRD Minta Pemkab Kaji Rekrutmen Tenaga Harian Lepas

Rabu, 4 Desember 2013 | 15:01 WIB
Ridwan, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rembang. (Foto:Wahyu)

Ridwan, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rembang. (Foto:Wahyu)

REMBANG, MataAirRadio.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang meminta kepada pemerintah kabupaten setempat agar mengkaji rencana rekrutmen tenaga harian lepas atau THL. Menurut DPRD, secara jumlah, ketersediaan pegawai negeri sipil di Rembang sudah cukup. Tinggal pemerataan di setiap instansi yang perlu ditata.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rembang Ridwan yang ditemui MataAir Radio pada Rabu (4/12) pagi mengatakan, Pemkab mestinya tidak menciptakan peluang-peluang yang tidak pasti, sehingga membingungkan masyarakat. Apalagi rencana perekrutan THL berdekatan dengan pelaksanaan Pemilu 2014 yang kental dengan politis.

Pemkab Rembang, menurut Ridwan, perlu menjelaskan prosedur rekrutmen tenaga harian lepas secara transparan kepada masyarakat. Politikus PDI Perjuangan ini berharap agar kejadian pada 2005 tidak terulang. Saat itu, Pemkab merekrut cukup banyak tenaga honorer dan kemudian menimbulkan masalah meminta diangkat menjadi PNS.

Ridwan juga mengatakan, kajian awal yang perlu dilakukan oleh Pemkab Rembang adalah mengenai analisa beban kerja di setiap instansi. Dia menduga terjadi beban kerja yang tidak merata pada setiap instansi; ada yang lebih, namun ada yang kekurangan tenaga. Mengenai ketersediaan anggaran, tidak akan menjadi masalah selagi semua prosedurnya legal dan tidak melanggar hukum.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang Suwanto menambahkan, rekrutmen tenaga harian lepas perlu dikaji secara mendalam, khususnya menyangkut skala kebutuhan. Menurutnya, jangan sampai begitu sudah direkrut, tenaga yang bersangkutan justru tidak banyak digunakan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini berpendapat, beberapa tenaga seperti di tempat pelelangan ikan, bisa dipertimbangkan untuk direkrut dengan sistem harian lepas. Dia juga mengungkap, Pemkab Rembang sempat mencuatkan anggaran hingga Rp150 juta untuk THL. Namun Pemkab memilih untuk mengkajinya terlebih dahulu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni yang dikonfirmasi radio ini menjelaskan, tenaga harian lepas tidak bisa diangkat dengan surat keputusan atau SK dari Pemerintah. Namun satuan kerja perangkat daerah atau SKPD boleh menggunakan tenaga harian lepas dalam sebuah kegiatan, misalnya tukang batu atau tukang kayu untuk perbaikan kantor.

Hamzah menegaskan, tidak ada perjanjian dan kontrak dari SKPD untuk penggunaan tenaga harian lepas. Itu artinya, tenaga mereka bisa saja tidak lagi dipakai pada kondisi dan waktu tertentu. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan