Kades di Rembang Minta Kejelasan Realisasi Dana Desa

Senin, 22 September 2014 | 14:39 WIB

 

Ilustrasi: (Foto:Rif)

Ilustrasi: (Foto:Rif)

LASEM, MataAirRadio.net – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Rembang meminta pemkab memberikan penjelasan mengenai realisasi dana desa. Mereka mendengar dana desa telah dianggarkan di APBN 2015, namun belum pernah ada penjelasan resmi mengenai penganggaran dan pembagiannya oleh Pemkab Rembang.

Kepala Desa Kajar Kecamatan Lasem Widayat mengaku berharap adanya gelontoran dana desa. Menurutnya, dana desa dibutuhkan untuk pembangunan beragam sarana warga seperti jalan dan jembatan serta pengelolaan air bersih. Terlebih, Kajar disebutnya jarang tersentuh perbaikan infrastruktur.

Dia juga mengakui akan kerepotan dalam mengelola dana desa yang besar. Apalagi, sebagai kades dia hanya dibantu tiga orang perangkat desa yakni kaur kesra, kaur pemerintahan, dan kepala dusun. Jabatan perangkat lainnya kosong dan belum bisa diisi sebelum 2015.

Kepala Sub-Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Rembang Gunari yang dikonfirmasi secara terpisah mengaku belum bisa menjawab soal penganggaran dana desa. Dia mengaku belum sempat bertemu dan terlibat dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk membicarakannya.

Hanya saja, sepanjang yang dia tahu, Peraturan Menteri Dalam Negeri soal penganggaran dana desa belum diterima oleh Pemkab Rembang, terutama yang menyangkut besarnya dana transfer dari Pusat ke daerah. Soal penataan di tingkat daerah, pihaknya sudah ancang-ancang menyiapkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah pusat menyalurkan dana khusus bagi penyelenggaraan pemerintah desa yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

Sementara itu, di tingkat Pusat, usulan Pemerintah terkait alokasi anggaran dana desa sebesar Rp1,9 triliun dianggap masih jauh dari harapan. Meskipun Pemerintah beralasan dana alokasi di RAPBN 2015 itu akan dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap.

Undang-Undang Desa mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Artinya, jika angka RAPBN 2015 sebesar Rp640 triliun, maka semestinya dana desa mencapai Rp64 triliun. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan