Gugatan Izin Pabrik Semen Rembang Mulai Diperiksa Ketua PTUN

Kamis, 25 September 2014 | 16:32 WIB
Sekretaris Daerah Rembang Hamzah Faton. (Foto:Pujianto)

Sekretaris Daerah Rembang Hamzah Faton. (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Gugatan warga terhadap izin lingkungan penambangan dan pabrik semen di Rembang yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah memasuki dismissal process atau pemeriksaan pendahuluan. Informasi ini diungkapkan Sekretaris Daerah Rembang Hamzah Fatoni, Kamis (25/9) siang.

Menurutnya, gugatan warga mulai diperiksa secara administrasi. Dismissal process merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bagi Ketua PTUN untuk menyeleksi perkara sebelum disidangkan oleh majelis. Hamzah mengaku memantau proses tersebut.

Dia menyatakan mengirimkan Kepala Bagian Hukum untuk datang ke PTUN Semarang. Hamzah juga menyatakan belum menentukan advokasi yang akan diberikan terkait gugatan tersebut. Sebab sementara ini, Pemkab Rembang masih sebagai pihak yang tidak turut berperkara.

Joko Supriyanto, koordinator warga penolak penambangan dan pendirian pabrik semen di Rembang mengaku yakin bakal memenangi gugatan. Keyakinan ini didasarkan pada pelanggaran yang dianggap dilakukan oleh PT Semen Indonesia, misalnya soal penambangan di Cekungan Air Tanah Watuputih.

Mereka mengawal proses di PTUN dengan bantuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Lembaga Bantuan Hukum di Semarang. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto mengaku juga memantau proses di PTUN.

Pihaknya berjanji siap patuh apapun keputusan PTUN. Jika pihak PT Semen Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan ini, mereka siap tidak melanjutkan rencana penambangan dan pendirian pabrik di Rembang. Meski diakuinya, proyek pendirian pabrik semen sudah 10 persen jalan.

Pada masa dismissal process di PTUN, ratusan massa pro pabrik semen dari lima desa di ring satu di Kecamatan Gunem dan Bulu demontrasi di Semarang. Mereka mengatasnamakan kelompok warga lereng Gunung Butak. Massa terlebih dahulu menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Setelah itu, mereka berjalan kaki menuju Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di bilangan Jalan Abdul Rahman Saleh. Untuk diketahui, izin lingkungan penambangan PT Semen Indonesia yang digugat kelompok warga kontra, adalah SK Gubernur Jateng Nomor 668.1/17 Tahun 2012. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan