Camat Sarang Usulkan Evaluasi Perdes Lodan Kulon

Rabu, 26 Juni 2013 | 14:55 WIB
Warga Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang diminta tetap menahan diri alias tidak bertindak anarkhis menyusul kisruh terkait kebijakan Kepala Desa setempat. (Foto:Zam)

Warga Desa Lodan Kulon Kecamatan Sarang diminta tetap menahan diri alias tidak bertindak anarkhis menyusul kisruh terkait kebijakan Kepala Desa setempat. (Foto:Zam)

SARANG, MataAirRadio.net – Pemerintah Kecamatan Sarang mulai gerah atas polemik yang terjadi Desa Lodan Kulon. Apalagi, persoalannya kini tidak terbatas pada protes kepanitiaan pemilihan perangkat desa yang berbau nepotisme, tetapi sudah meluas ke persoalan peraturan desa.

Camat Sarang Edi Kiswanto yang dihubungi Rabu (26/6) pagi mengatakan, keraguan warga atas keabsahan Perdes Lodan Kulon Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan tanah bengkok eks jagabaya dan carik merupakan suatu hal yang wajar. Apalagi, saat ini sebagian warga memang sedang tidak ada kecocokan dengan Kepala Desa.

Edi mengaku baru melihat dua perdes tersebut setelah muncul polemik mengenai kepanitiaan pemilihan perangkat di Desa Lodan Kulon. Dirinya menganggap perdes tersebut sah, lantaran terdapat tanda tangan dari Ketua BPD setempat.

Meski demikian, Edi berniat mengusulkan evaluasi atas dua perdes tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Rembang. Karena ada sebagian warga yang meragukan keabsahan dua perdes tersebut, maka menurutnya pemerintah kabupaten selayaknya melakukan evaluasi.

Mengenai tudingan terhadap Camat Sarang yang dinilai pro kades, Edi menegaskan, dirinya sama sekali tidak berpihak kepada siapa pun. Ia menjelaskan, pihak Pemerintah Kecamatan Sarang sejauh ini hanya melakukan mediasi dan selalu mendukung setiap langkah sesuai dengan aturan yang ada.

Sebelumnya, sebagian warga meminta adanya penelitian dan kajian secara lebih mendalam terkait Peraturan Desa Lodan Kulon Nomo 2 dan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bengkok Jagabaya dan Carik.

Sebagian warga menilai kedua perdes tersebut aspal alias asli tetapi palsu. Tudingan itu menyeruak setelah Hamam, Ketua BPD Lodan Kulon mengaku tak pernah tanda tangan berkas dari kedua perdes tersebut. (Ilyas al-Musthofa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan