17 Parpol Rekomendasi DKPP Tak Lolos Verifikasi

Sabtu, 29 Desember 2012 | 16:13 WIB

REMBANG – MataAirRadio.net, 17 dari 18 partai politik rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual sebagai calon peserta Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Rembang.

Hal itu terungkap dalam Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 bagi Partai Politik Pascaputusan DKPP tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang di Hallroom Hotel Gajahmada, Sabtu (29/12) siang.

Ketua KPU Kabupaten Rembang Muhammad Affan kepada reporter MataAir Radio menyebutkan, satu partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2014 pascaputusan DKPP adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Affan menjelaskan, ketujuh belas partai politik yang tidak memenuhi syarat tersebut, rata-rata tidak memiliki jumlah keanggotaan cukup, minimal 670 orang sebagaimana kartu tanda anggota parpol yang diserahkan dan kemudian di-sampel sepuluh persen.

Ketua KPU Kabupaten Rembang Muhammad Affan juga mengatakan, dengan dinyatakannya satu partai politik rekomendasi DKPP yang memenuhi syarat verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2014, maka total ada 14 partai politik yang memenuhi syarat verifikasi parpol tingkat Kabupaten Rembang.

Pihaknya akan menyerahkan hasil verfikasi faktual tersebut ke KPU Pusat untuk menetapkan parpol yang berhak menjadi peserta Pemilu 2014.

Affan juga mengatakan, belum tentu partai politik yang tidak memenuhi syarat verifikasi faktual tingkat Kabupaten Rembang juga tidak lolos di tingkat Pusat atau sebaliknya. Karena itu, secara nasional jumlah peserta Pemilu 2014 baru akan diputuskan oleh KPU Pusat dan diketahui pada Januari mendatang.

Seperti diketahui, sebelumnya ada 13 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2014 tingkat Kabupaten Rembang masing-masing PKS, Gerindra, PKPI, PAN, PKB, PPP, PDIP, Hanura, PBB, Nasdem, PPRN, Demokrat, dan Golkar.

Saat itu, tiga partai politik dinyatakan juga tidak memenuhi syarat masing-masing Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB).

Namun, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib mengikutsertakan parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi, sebanyak 18 partai politik, untuk diikutkan dalam verifikasi faktual.

Kedelapan belas parpol tersebut adalah Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, Partai Kongres, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Karya Republik, Partai Nasional Republik, Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republik Nusantara, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Bhinneka Indonesia, dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan