Wabup Hanies Minta DPKP Rembang Harus Inovatif Jangan Monoton

Rabu, 12 Januari 2022 | 19:53 WIB

Wakil Bupati Rembang M. Hanies Cholil Barro’ memberikan arahan saat apel di Kantor DPKP setempat, pada Rabu (12/1/2022). (Foto: mataairradio.com)

REMBANG, mataairradio.com – Wakil Bupati atau Wabup Rembang M. Hanies Cholil Barro’ meminta supaya pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) bekerja lebih inovatif dan tidak monoton.

Hal itu, ia sampaikan saat menjadi pembina apel di Kantor DPKP setempat, pada Rabu (12/1/2022).

Gus Hanies sapaan akrab Wabup Rembang menegaskan, dirinya ingin pihak DPKP memberikan gagasan ihwal penataan untuk wajah kota atau ruang publik seperti taman dan alun-alun.

Selain itu, DPKP juga diminta untuk memastikan kawasan publik lebih aman dan nyaman bagi warga masyarakat.

Pada momentum tahun baru 2022 ini, dirinya mengajak seluruh  jajaran DPKP, menata ulang semangat melayani masyarakat.

“Saya ingin tidak lagi seperti tahun-tahun kemarin, tak boleh lagi bekerja seperti biasanya. Harus ada lompatan, inovasi pelayanan kepada masyarakat yang lebih greget lagi,” tegasnya.

Wabup Hanies menuturkan, pentingnya menata ulang semangat dan melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya antisipasi timbulnya potensi permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Hal itu mengingat pertumbuhan penduduk semakin bertambah pada setiap tahunnya dan berpengaruh terhadap berkurangnya ketersediaan lahan perkumiman.

Ia mengingatkan, supaya jangan sampai adanya bangunan baru menimbulkan permasalahan yang dapat memicu terjadinya bencana.

“Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rembang ini naik, dari 641 ribu menjadi 646 ribu. Kalau pertumbuhan penduduk naik, urusan permukiman perumahan naik juga, jenengan harusnya lebih sibuk. Harus teliti lagi, jangan sampai bangunan baru malah merusak atau menutupi drainase yang membuat bencana,” tuturnya.

Gus Hanies juga menyinggung, ihwal rumah tak layak huni dan penataan permukiman lainnya, agar betul-betul diperhatikan.

“Jangan sampai urusan RTLH malah menjadi masalah ke depannya,” imbuhnya.

Agus Salim selaku Kepala DPKP Rembang mengaku siap melaksanakan arahan yang disampaikan oleh wakil bupati.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan kolaborasi bersama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau dinas terlait. Seperti, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTaru) dan Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Mulai tahun 2022, Agus menerangkan, ada sejumlah kewenangan yang dipindah tangankan ke dinas lain. Misalnya soal rusan gedung, mulai saat ini ditanagani DPUTaru dan urusan pertamanan menjadi kewenangannya DLH.

“Jadi dua urusan tadi sudah bergeser dari DPKP, namun demikian evaluasi yang disampaikan Pak Wabup tadi, tahun 2022 ini akan menjadi tanggung jawab bersama. Kita akan berkolaborasi dengan dinas baru, jadi jangan sampai masyarakat bingung mau mengeluh kepada siapa,” bebernya.

DPKP sendiri, saat ini mempunyai tupoksi di bidang RTLH, tata lingkungan khusus kelurahan, ditambah bidang pertanahan yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Rembang.

 

Penulis: Mukhammad Fadlil

Editor: Mukhammad Fadlil




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan