SPSI Minta Perusahaan di Rembang Tidak Tangguhkan UMK

Jumat, 4 Desember 2015 | 19:13 WIB
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Rembang, Jasmani. (Foto: Pujianto)

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Rembang, Jasmani. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Rembang meminta kepada perusahaan di daerah ini agar tidak mengajukan penangguhan penerapan upah minimum kabupaten sebesar Rp1,3 juta per 1 Januari 2016.

Menurut Ketua SPSI Rembang Jasmani, UMK yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah itu, telah melalui survei panjang dan melibatkan perusahaan dalam pengusulannya.

“Akan disayangkan apabila sampai ada perusahaan yang mengajukan penangguhan,” katanya.

Ia mengakui, perusahaan diperbolehkan mengajukan penangguhan penerapan UMK, sebulan sebelum diterapkan.

Artinya, jika mau mengusulkan penangguhan, waktunya hanya selama bulan Desember ini. Apabila sampai ada perusahaan yang menangguhkan, ia berharap dinas tak asal setuju.

“Jangan asal dikabulkan, tetapi dinas harus mengecek dulu ke perusahaan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Rembang Arif Budiman mengungkapkan, sampai dengan Jumat (4/12/2015) ini belum ada diskusi di kalangan anggotanya untuk mengajukan penangguhan UMK.

Sekadar sinyal, menurutnya, belum ada perusahaan yang berisyarat mengajukan penangguhan.

“Kami akan berusaha memberikan upah kepada para pekerja minimal sesuai UMK,” katanya.

Hal itu karena nilai UMK yang ditetapkan oleh Gubernur sama dengan yang diusulkan oleh tripartit.

Tripartit terdiri atas pihak buruh, pengusaha, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Mengenai pengaruh kondisi perekonomian nasional yang lesu terhadap kemungkinan perusahaan mengajukan penangguhan UMK, Apindo belum melihat dampaknya.

“Namun kami akui, kompromi antara perusahaan dengan pekerja soal upah, masih akan terjadi; tergantung kesepakatan,” tandasnya.

UMK Rembang tahun 2016 ditetapkan sama dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Nilai UMK yang ditetapkan Gubernur itu naik Rp180 ribu, jika dibandingkan dengan nilai UMK tahun 2015 yang hanya Rp1.120.000.

Pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rembang kini sedang menyosialisasikan besarnya UMK yang mesti diterapkan oleh perusahaan di tahun depan.

Sejauh ini pun, pihak dinas belum menerima permohonan penangguhan penerapan UMK 2016.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan