Berlarutnya RUU Pilkada Dianggap Tak Meresahkan

Minggu, 31 Agustus 2014 | 18:57 WIB

Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz. (Foto:Pujianto)
REMBANG, MataAirRadio.net – Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz tak resah dengan belum kelarnya pembahasan RUU Pilkada oleh DPR. RUU Pilkada merupakan produk konstitusi yang wajib dipatuhi begitu sudah disahkan. Menurutnya, jika belum disahkan, tahapan Pilkada tetap harus disusun sesuai aturan yang telah ada.

Hafidz tidak menanggapi persoalan pemilihan Bupati, yang belum ditentukan dipiling langsung atau melalui DPRD. Persoalan ini memang menjadi ganjalan sebelum RUU Pilkada disahkan awal September ini. Hafidz yang akan maju kembali di Pilkada mendatang, memilih pasrah.

Baginya dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD sama saja. Apapun yang disahkan DPR, dia akan mengikutinya. Hafidz tidak menyuarakan apapun harapannya soal pengesahan RUU Pilkada ini.

Selain persoalan pemilihan bupati atau walikota yang belum ditentukan langsung atau melalui DPRD, RUU Pilkada juga masih menyisakan ganjalan seputar penentuan wakil bupati atau wakil walikota. Apakah dipilih satu paket dalam Pilkada, atau dipilih oleh bupati terpilih.

Menurut Hafidz, Pilkada langsung atau melalui DPRD, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Namun dia sulit mengukur keduanya. Ditegaskan, dia tidak akan memilih salah satu dari persoalan yang masih diperdebatkan DPR.

Ditanya mengenai ongkos politik dari Pilkada langsung atau melalui DPRD, dia menyebutnya sama-sama mengeluarkan ongkos. Hanya saja soal besar dan kecilnya, dia enggan bersuara. Terlepas dari apapun keputusan di UU Pilkada yang baru, dia telah menyiapkan sikap.

Seperti diberitakan, KPU Kabupaten Rembang tak terpengaruh dengan RUU Pilkada yang tak kunjung disahkan. Buktinya, tahapan Pilkada telah disusun. Bahkan tanggal coblosan sudah ditentukan pada 9 Mei 2015.

Ketua KPU Rembang Minanus Suud mengaku telah berkoordinasi dengan Pemkab menyangkut tanggal coblosan. Jika pun 9 Mei jatuh pada hari Sabtu dan tidak semua institusi libur, Suud akan mengonsultasikan perlunya edaran penetapan hari libur di tanggal tersebut. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan