RUPS RBSJ Hampir Pasti Gagal Digelar Tahun Ini

Jumat, 12 Desember 2014 | 17:44 WIB
Pabrik gula mini salah satu aset PT RBSJ. (Foto:Rif)

Pabrik gula mini salah satu aset  milik PT RBSJ. (Foto:Rif)

 

REMBANG, mataairradio.com – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Rembang, hampir pasti gagal digelar pada tahun ini. Padahal RUPS itu penting untuk memastikan bagi hasil keuntungan dari RBSJ ke daerah.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Rembang Harno, pihaknya sebenarnya telah kembali menjadwalkan pemanggilan kepada Kepala Bagian Perekonomian Sekda Rembang dan Direktur Utama PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya atau RBSJ pada awal Desember ini.

“Namun penjadwalan itu menjadi tidak bisa terlaksana karena DPRD dan Pemkab Rembang mesti harus menyelesaikan pekerjaan yang lebih penting yaitu membahas delapan rancangan peraturan daerah (raperda) yang tujuh di antaranya diusulkan pihak pemkab,” ujarnya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT RBSJ semestinya sudah harus digelar pada 2012. Pasalnya, sejak 2011, sebagai BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, PT RBSJ belum menyetor lagi deviden.

Sementara, PT RBSJ yang merupakan perusahaan induk atau “holding company” yang didirikan Pemkab Rembang, digelontor penyertaan modal sebesar Rp35 miliar melalui APBD 2006 dan 2007.

Pada 2010, PT RBSJ masih mampu menyetor pembagian keuntungan sebesar Rp1,3 miliar ke kas daerah. Angka jumlah setoran 2010 ini lebih rendah dari nilai 2009 yang mencapai Rp1,7 miliar. Hingga Jumat (12/12/2014), menurut Harno, belum ada tanda-tanda Pemkab bakal memfasilitasi RUPS PT RBSJ.

“Belum ada tanda-tanda, termasuk apakah audit dari auditor independen sebagai alasan Pemkab belum menggelar RUPS, sudah turun atau belum,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Abdul Hafidz mengungkapkan RUPS Tahunan Tutup Buku 2012 PT RBSJ belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu hasil audit kinerja dari auditor independen atas PT RBSJ.

Auditor independen bekerja setelah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia seperti tertuang dalam Surat Bupati Rembang Nomor 700/144/2014 tanggal 9 Juni 2014. Hasil audit itulah yang menjadi dasar RUPS. Namun karena berlarut-larut, kalangan dewan menganggap, Pemkab kurang serius.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan