Pesantren Rawan Jadi Sasaran Pencucian Uang Korupsi

Senin, 7 Maret 2016 | 18:47 WIB
Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto yang kini menjadi Duta Besar Antikorupsi ketika memberikan keterangan pers di sela kunjungannya di kediaman KH Ahmad Mustofa Bisri, kompleks Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Senin (7/3/2016) siang. (Foto: Wahyu Salvana)

Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto yang kini menjadi Duta Besar Antikorupsi ketika memberikan keterangan pers di sela kunjungannya di kediaman KH Ahmad Mustofa Bisri, kompleks Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Senin (7/3/2016) siang. (Foto: Wahyu Salvana)

 

REMBANG, mataairradio.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa pesantren rawan menjadi sasaran pencucian uang hasil korupsi.

Ada beberapa kasus di Tanah Air yang menguak hal tersebut, sedangkan kyai pesantren tidak mengetahui adanya aliran dana hasil korupsi.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Sujanarko mengatakan, semakin tinggi tingkat kejahatan, maka wajah pelakunya akan semakin banyak.

“Bahkan kalau dicermati, sebagian orang yang datang dan menyumbang pertama kali saat terjadi bencana, jangan dikira sinterklas, tapi sebagian mereka adalah orang yang ingin sisi buruknya tampil di sisi baiknya,” katanya.

Karena itu, pesantren perlu dipahamkan, sehingga uang yang diterimanya bukan hasil korupsi. Karena jika uang haram itu terlanjur dibelikan tanah atau didirikan pesantren, maka apabila terkena kasus dan diputuskan pengadilan untuk dirampas oleh negara, kredibilitas pesantren dikorbankan.

“Ada beberapa case (kasus, red.) yang seperti itu, tapi tidak bisa kami ungkapkan di sini. Dan itu menjadi konsern para kyai,” terangnya.

Duta Besar Antikorupsi Indonesia Bambang Widjojanto mengatakan, kalangan pesantren dan NU melalui Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusianya perlu disentuh dengan pemahaman antikorupsi.

“KPK akan mengawal dan mengalirkan isu antikorupsi dengan nilai NU,” tandasnya.

Bentuknya, menurut mantan Komisioner KPK ini adalah dengan pemahaman proses tata laksana. Tujuannya agar pesantren tak terjebak menerima uang hasil korupsi, yang mereka tidak ketahui.

“Cara memahamkannya bisa dengan menggelar semacam ToT (training of trainer, red.) bagi para kyai,” tegasnya.

Bambang membenarkan, ada banyak modus seorang pejabat melakukan korupsi dan mencuci uang hasil tindak kejahatannya. Menurutnya di sela silaturahmi KPK di kediaman Gus Mus di Rembang, Senin (7/3/2016) siang, media tahu modus itu, tapi tidak membongkar karakter korupsinya.

Pihak KPK juga menyatakan, mereka tidak mungkin bisa kerja sendiri dalam memberantas korupsi. KPK hanya memiliki sekitar 1.200 orang pegawai. Di China, auditor untuk lembaga semacam KPK ada sebanyak 200 ribu orang, sedangkan di KPK, hanya 60 orang. KPK perlu dibantu komunitas.

Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Indonesia Alissa Wahid menilai, pemahaman terhadap pesantren tentang korupsi diperlukan agar tidak ada yang menjadi korban koruptor. Pihaknya menyambut baik kerjasama dengan KPK untuk menyuarakan gerakan antikorupsi di seluruh negeri.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan