Penertiban PKL Diusulkan Setelah Penataan Alun-alun Tuntas

Kamis, 17 April 2014 | 17:45 WIB
Sunardi (kanan) menyampaikan laporan kepada komisi A DPRD Rembang di ruang fraksi Partai Golkar, Kamis (17/04). (Foto:Pujianto)

Sukirno (kanan) menyampaikan laporan kepada komisi A DPRD Rembang di ruang fraksi Partai Golkar, Kamis (17/04). (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Tiga dari sekitar 15 orang pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan setiap pagi hari di kawasan sisi barat Alun-alun Kota Rembang mendatangi Gedung DPRD, Kamis (17/4) pagi.

Mereka mengadukan tindakan aparat Satpol PP yang melakukan penertiban PKL kemarin (16/4), padahal sudah pernah dibuat kesepakatan yang membolehkan berjualan mulai jam tujuh pagi hingga jam dua siang.

Sukirno, seorang pedagang mie ayam asal Kelurahan Sidowayah Kecamatan Rembang meminta pihak Satpol PP tak membuat kisruh dengan PKL dengan melakukan penertiban secara arif. Karena kesepakatan kala itu dibuat di hadapan DPRD, maka dia madul ke legislator.

Sebenarnya dia tak berkeberatan ditertibkan. Namun lantaran alun-alun masih semrawut, dia berharap ada toleransi bagi PKL untuk tetap mencari nafkah. Apalagi, pihak Bidang Pertamanan sempat berjanji menata ulang PKL, setelah penataan alun-alun tuntas.

Agus Nawa Wijayanto, seorang pedagang gado-gado asal Desa Pandean Kecamatan Rembang juga menyesalkan, penertiban dari Satpol PP yang terkesan tak mengenal toleransi. Belum lagi, sudah disepakati bahwa PKL pagi boleh berjualan pada jam tujuh sampai jam dua siang.

Dia bisa menerima penertiban, jika dilakukan secara baik dan disertai solusi. Agus pun menuturkan, sebelum dilakukan penertiban Rabu (16/4) kemarin, pihak Satpol PP sempat berdalih bahwa penertiban dilakukan kaitannya dengan penilaian Adipura.

Agus mengaku pula tidak tenang, jika Satpol PP seringkali melakukan penertiban. Dia juga meminta pengertian aparat, mengingat alun-alun belum tuntas didata, agar PKL pagi masih boleh berjualan.

Sementara itu, Sukarmain, Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang menemui pedagang mengatakan, Satpol PP perlu menjelaskan apakah kesepakatan antara mereka dengan DPRD dan pihak PKL yang diteken pada 18 Maret 2013, masih berlaku atau tidak.

Sebab jika sudah tak lagi berlaku, mestinya ada rembug dengan pedagang. Tidak dilakukan secara sepihak seperti yang dilakukan pada Rabu (16/4) kemarin. Saat menemui pedagang, Sukarmain langsung mengontak Kepala Kantor Satpol PP Slamet Riyadi untuk diklarifikasi.

Dari hasil klarifikasi, disepakati untuk diagendakan pertemuan dengan semua pihak pada pekan depan guna mencari solusi terbaik. (Pujianto)




One comment
  1. edo slentem

    April 18, 2014 at 10:39 am

    kasie trantib e ganti ae.kasie ntuk e jilat2 yo ngono kwi..kasie goblok

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan