Pemkab Dituntut Serap 75 Persen Anggaran dalam 2,5 Bulan

Jumat, 9 Oktober 2015 | 18:50 WIB
Ketua Pansus DPRD yang membahas Pelabuhan Tanjung Bonang Puji Santoso dalam sebuah perbincangan dengan reporter mataairradio. (Foto: mataairradio.com)

Anggota DPRD Rembang Puji Santoso . (Foto: mataairradio.com)

 
REMBANG, mataairradio.com – Pemerintah Kabupaten Rembang dituntut untuk menyerap secara maksimal anggaran di APBD Perubahan 2015 yang ditetapkan pada Jumat 9 Oktober ini. Pemkab hanya punya waktu 2,5 bulan tersisa di tahun anggaran 2015.

Anggota DPRD Rembang Puji Santoso menyebut beban Pemkab cukup berat. Pemerintah kabupaten melalui aparatur sipil negara mesti kerja secara ekstra agar semua kegiatan terserap.

“Jika pun tidak bisa 100 persen, kami berharap penyerapan anggaran mampu di atas 75 persen,” terangnya.

Menurutnya, tidak ada kata santai dalam menyerap anggaran dari APBD Perubahan tahun ini. Apalagi waktu 2,5 bulan yang tersisa ini, tidaklah utuh. Pasalnya, APBD Perubahan 2015 masih perlu evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.

“Waktu evaluasi itu sendiri bisa sampai 10 hari, sehingga bisa tersita,” tandasnya.

Agar tuntutan penyerapan 75 persen anggaran dalam waktu 2,5 bulan bisa tercapai, pihak DPRD menyarankan kepada Pemkab Rembang agar mendahulukan pengadaan barang/jasa yang nilainya kecil, atau yang tidak perlu melalui lelang.

“Jika diakumulasikan, kegiatan bernilai kecil atau proyek yang diadakan dengan penunjukan, menyedot anggaran lumayan,” katanya.

Dia menyebutkan, belanja barang dan jasa di APBD Perubahan 2015 mencapai Rp319,2 miliar, sedangkan yang proyek kecil, akumulasinya 30 persen lebih.

“Pengadaan barang yang mesti ditempuh melalui lelang, cukup sulit terserap,” tegasnya.

Dia menekankan, jika pun dipaksakan, risikonya besar, karena menyangkut sisa waktu yang tidak memadai. Tetapi bagaimana pun, Puji menegaskan, Pemkab harus kerja keras.

APBD Perubahan 2015 yang ditetapkan DPRD Rembang bernilai Rp1,65 triliun. Dengan belanja sebanyak itu, pendapatan daerah hanya senilai Rp1,45 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar lebih dari Rp195 miliar.

Defisit itu ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa) sebesar Rp206 miliar. Sisa penutupan defisit itu dipakai untuk investasi pemkab sebesar Rp10,6 miliar dan pembayaran pokok utang Rp55 juta, sehingga APBD Perubahan tetap seimbang.

Penetapan APBD Perubahan sempat diwarnai skors sidang rapipurna. Sebab, sidang paripurna sempat hanya dihadiri oleh 28 orang anggota DPRD.

Padahal, kuorum paripurna mestinya 29 orang, mengingat jumlah keseluruhan anggota DPRD Rembang, tinggal sebanyak 43 orang. Sunarto dan Ridwan, mengundurkan diri karena masing-masing mencalonkan diri sebagai bupati dan yang satunya lagi maju sebagai wakil bupati.

Tetapi setelah di-skors sampai dengan selepas salat jumat, jumlahnya memenuhi kuorum karena ada 30 orang legislator yang hadir di rapat paripurna tersebut.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan