Panwas Segera Semprit Paslon Curi Start Kampanye

Sabtu, 22 Agustus 2015 | 17:19 WIB
Koordinator Divisi Pengawasan Panwas Pilkada Rembang Budi Handayani. (Foto: Pujianto)

Koordinator Divisi Pengawasan Panwas Pilkada Rembang Budi Handayani. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Rembang akan segera menyemprit pasangan calon atau paslon kepala daerah yang curi start kampanye. Panwas akan merekomendasikan pencopotan alat peraga kampanye yang dipasang sebelum masanya, kepada kubu calon dan KPU.

Koordinator Divisi Pengawasan pada Panwas Pilkada Rembang Budi Handayani, Sabtu (22/8/2015) pagi mengaku sudah lebih dulu melayangkan teguran ke tim kampanye Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto karena branding mobil. Kini menyusul bagi pasangan Hamzah Fatoni-Ridwan karena memasang alat peraga.

“Kalau belum masa kampanye, ya tidak boleh kampanye. Kalau alat peraga yang dipasang sudah termasuk kampanye, seperti sudah memuat visi-misi, lalu gambar pasangan calon, dan ajakan memilih, ya mesti ditertibkan,” katanya.

Budi mengingatkan, pasangan calon hanya boleh berkampanye di masa kampanye, yang dimulai sejak 27 Agustus hingga 5 Desember 2015. Sesuai PKPU 7 Tahun 2015, masa kampanye berlaku sejak tiga hari setelah penetapan calon hingga sehari sebelum hari tenang. Pilkada digelar 9 Desember 2015.

Diingatkannya pula, tim kampanye dan pasangan calon dilarang membuat alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, dan umbul-umbul, karena menjadi ranah KPU.

“Penertiban atas pelanggaran terhadap ketentuan itu dilakukan oleh KPU bersama Satpol PP,” tegasnya.

Komisioner Divisi Kampanye pada KPU Rembang M Salam tidak akan menoleransi pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan sebelum masanya. Ia mengaku akan melakukan penertiban dengan berkoordinasi kepada Satpol PP.

Senada dengan pihak Panwas Pilkada, KPU mengingatkan pasangan calon dan tim kampanyenya, bahwa alat peraga kampanye tidak dibuat oleh mereka, tetapi komisi pemilihan umum. Mereka hanya boleh membuat sembilan item bahan kampanye seperti tertuang dalam PKPU 7 Tahun 2015.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan