Nelayan Rembang Minta Pusat Tegas Terapkan UU Perikanan

Selasa, 11 November 2014 | 16:45 WIB
Perwakilan nelayan Rembang berbicara di forum audiensi antara perwakilan pemilik kapal, nahkoda, dan awak korban penyanderaan dengan pihak terkait, termasuk kepolisian, tentara, dan DPRD di Ruang Rapat Utama DPRD Rembang, Selasa (11/11/2014) pagi. (Foto:Pujianto)

Perwakilan nelayan Rembang berbicara di forum audiensi antara perwakilan pemilik kapal, nahkoda, dan awak korban penyanderaan dengan pihak terkait, termasuk kepolisian, tentara, dan DPRD di Ruang Rapat Utama DPRD Rembang, Selasa (11/11/2014) pagi. (Foto:Pujianto)

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Nelayan di Kabupaten Rembang meminta Pemerintah Pusat agar secara tegas menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan di Indonesia.

Permintaan tersebut dituangkan dalam bentuk surat yang dilayangkan oleh pihak Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rembang kepada HNSI Jawa Tengah yang ditembuskan kepada berbagai pihak termasuk pihak Pemerintah Pusat.

“Kami menginginkan agar UU tentang Perikanan atau UU Nomor 31 Tahun 2004 dan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011, diangkat di tingkat pusat, agar diberlakukan tegas di Perairan Indonesia,” ujar Mulyono, perwakilan HNSI Rembang saat beraudiensi dengan DPRD Rembang, Selasa (11/11/2014) pagi.

Menurutnya, di daerah tertentu, seperti Pulau Masalembu dan Bawean, ketentuan mengenai jalur penangkapan ikan yang dibuat Pemerintah Pusat ternyata tidak berlaku, karena nelayan setempat menerapkan aturannya sendiri.

Di Masalembu misalnya, nelayan setempat menginginkan agar zona di bawah 30 mil tidak dimasuki nelayan dari luar daerah. Sementara ketentuannya zona di bawah 12 mil lah yang dilarang disasar oleh kapal dengan alat tangkap modern.

“(Pada kasus penangkapan 15 kapal nelayan Rembang di Masalembu) Kalau kita lihat, nelayan kita nggak salah dari sisi aturan Pemerintah karena mereka menangkap ikan di daerah perairan di atas 12 mil atau ZEE. Kami minta aturan yang bertentangan dengan ketentuan Negara dihapus saja,” tandasnya.

Pihaknya menilai, aturan pembatasan jalur penangkapan ikan dengan dalih kearifan lokal sulit diterima karena kalau dirinya mengamati, arus ikan bergulir dari Laut China Selatan menuju Selat Makasar dan Perairan Laut Jawa.

“Saya mohon bapak-bapak berkenan, sesuai bidang masing-masing, untuk memperjuangkan agar ketentuan Pusat diberlakukan. Tidak dikalahkan oleh peraturan kelompok nelayan,” katanya.

Pihaknya pun akan mengimbangi dampak penerapan secara tegas aturan perikanan dengan lebih mematuhi aturan mengenai perizinan kapal, perlengkapan keamanan, termasuk alat pemadam kebakaran ringan atau apar.

“Kami mohon agar kasus yang terjadi di Masalembu menjadi perhatian serius, dan kalau bisa diangkat ke permukaan. Dengan tujuan agar potensi konflik bisa berkurang. Kalau seluruh pulau minta 30 mil semua, bisa-bisa kapal ikan dipakai untuk mengangkut orang,” tandas Serma Sukimin perwakilan TNI AL.

Serma Sukimin merupakan salah satu dari sekitar 20 duta dari Rembang untuk perundingan pembebasan kapal dan 370 sandera di Masalembu pada Kamis (6/11/2014).

“Seharusnya kita berpedoman ada undang-undang yang menyebut 12 mil. berpedoman pada prinsip zona atau 12,7 mil untuk zona ekonomi eksklusif. Ini agar semua nelayan mendapat perlakuan yang sama di seluruh Indonesia,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Rembang Harno meminta kepada penegak hukum agar tegas menindak kasus penyanderaan terhadap nelayan Rembang. Apabila terbukti ada unsur melawan hukum, semestinya polisi bertindak.

“Karena sampai ada tebusan-tebusan hingga Rp50 juta per kapal. Ini harus ditindak tegas. Kalau dibiarkan akan muncul lagi kasus seperti ini. Kelompok nelayan di pulau lain bisa saja ikut-ikutan. Negara harus hadir,” katanya.

Audiensi antara perwakilan nelayan pemilik kapal, nahkoda, dan korban penyanderaan dengan pihak DPRD, Kapolres, Dandim, Syahbandar, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Rembang sejak pukul 09.00 hingga pukul 13.00 WIB.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan