Berkas Perkara Muttaqin Dilimpahkan ke Pengadilan Pekan Depan

Jumat, 3 Januari 2014 | 16:37 WIB
Abdul Muttaqin, tersangka korupsi proyek PPID tahun 2o11 (Foto:Nug)

Abdul Muttaqin, tersangka korupsi proyek PPID tahun 2o11 (Foto:Nug)

REMBANG, MataAirRadio.net – Berkas perkara kasus dugaan korupsi dana program peningkatan infrastruktur daerah (PPID) tahun 2011 dengan tersangka Abdul Muttaqin akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada pekan depan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Rembang Ali Mukhtar pada Jumat (3/1) pagi mengungkapkan, berkas perkara pejabat pembuat komitmen atau PPK PPID ini, tinggal menunggu tanda tangan dari Kepala Kejari Rembang I Wayan Eka Putra.

Menurut Ali, Kajari akan meneken berkas perkara Abdul Mutaqin pada Senin (6/1) depan. Selanjutnya akan langsung dilakukan pelimpahan. Sementara, berkas perkara dengan tersangka Agus Supriyanto, masih dalam pemeriksaan kejaksaan. Ali menunggu petunjuk Kajari dalam pemeriksaan kembali terhadap Agus.

Koordinator Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang Bambang Wahyu Widodo meminta kepada pihak Kejari agar tidak berusaha mengulur proses hukum terhadap kedua tersangka tersebut.

Hasil audit perhitungan kerugian negara sudah turun. Jadi menurut Bambang, menunggu apalagi. Dia juga berharap kepada aparat kejaksaan agar juga mengusut aliran dana dari PPID 2011. Pihaknya mensinyalir adanya perusahaan persekutuan atau CV yang kecipratan aliran dana proyek senilai lebih dari Rp1,5 miliar itu.

Secara khusus, menurut Bambang, kejaksaan perlu tegas terhadap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang Agus Supriyanto. Sebab sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus PPID dengan nilai kerugian negara yang cukup besar, kejaksaan tidak kunjung menahannya.

Abdul Muttaqin dan Agus Supriyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang dinilai merugikan negara hingga Rp1,5 miliar lebih. Besarnya nilai kerugian negara yang nyaris sama dengan nilai proyek yang dikerjakan, mengindikasikan bahwa pekerjaan peningkatan ruas jalan sepanjang 6,9 kilometer itu, dianggap tidak pernah ada.

BPKP Jawa Tengah menilai, pekerjaan peningkatan ruas jalan itu mestinya tidak dianggarkan melalui PPID, tetapi ditanggung oleh perusahaan tambang pemakai jalan. Salah satu perusahaan tambang pemakai jalan adalah CV Amir Hajar Kilsi (AHK). (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan