Masih Banyak OPD di Rembang yang Belum Deklarasi ZI

Selasa, 26 Juli 2022 | 15:35 WIB

Sekrataris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang, Fahrudin. (Foto: Mukhammad Fadlil)

 

REMBANG, mataairradio.com – Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang yang melakukan deklarasi pembangunan Zona Integritas atau ZI terbilang masih minim.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang, Fahrudin menjelaskan, deklarasi zona integritas penting dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Fahrudin menyebutkan, baru ada 23 OPD yang sudah deklarasi zona integritas. Dari 23 OPD tersebut, 20 di antaranya adalah badan dan dinas, serta tiga kecamatan.

Sedangkan jumlah keseluruhan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Rembang ada sebanyak 40.

“Yang sudah deklarasi 20 OPD; badan dan dinas. Serta tiga kecamatan; Kaliori, Rembang, dan Sulang. Total 23 OPD yang deklarasi ZI. Jumlah OPD di Rembang ada 40,” terang Fahrudin saat dihubungi mataairradio.com, Selasa (26/7/2022) siang.

Fahrudin mengakui, jumlah OPD yang melakukan deklarasi zona integritas masih terbilang minim. Dirinya mengatakan belum mengetahui ada faktor apa, sehingga masih banyak OPD yang belum deklarasi ZI.

“Iya masih sedikit, nanti akan segera kami dorong. Saya belum menanyakan ada kendala apa, insaallah segera saya tanyakan ke masing-masing OPD kendala yang dihadapi,” pungkas Fahrudin.

ZI atau Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan beserta jajarannya telah berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi.

Sementara itu, beberapa dinas yang sudah melakukan deklarasi zona integritas yakni Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Dinindakop UKM), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Kepala Dindukcapil Rembang Suparmin mengatakan, tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan deklarasi ZI yang telah pihaknya lakukan. Semua itu tergantung pada kemauan dan komitmen masing-masing OPD.

“Tidak ada kendala yang berarti, tergantung kemauan dan komitmen masing-masing OPD. Sama menyesuaikan waktunya Pak Bupati,” tuturnya.

Menurutnya setelah pihaknya melakukan deklarasi ZI, ada perubahan positif yang muncul. Misalnya seperti inovasi-inovasi dalam pelayanan di Dindukcapil, salah satunya kerjasama dengan pihak Kantor Kemenag Rembang berupa, “Mantan Terindah”.

Inovasi “Mantan Terindah” merupakan kepanjangan dari Mencatatkan Nikah Terintegrasi dan Mudah. Hal ini untuk memudahkan pelayanan bagi calon pengantin yang baru saja menikah mendapatkan layanan fasilitas pencatatan data diri.

Suparmin mengatakan, setelah mencanangkan ZI, pihaknya langsung membekali seluruh pegawainya materi dari KPK. “Sesudah pencanangan ZI, seluruh pegawai langsung saya bekali materi dari KPK, tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Rembang Abdul Hafidz akan mengevaluasi pelaksanaan zona integritas WBK dan WBBM. Ia ingin agar deklarasi tersebut tidak sekedar formalitas slogan belaka, tetapi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

“Tidak akan menerima apa pun dari pelayanan kecuali diatur dengan ketentuan yang ada, baik itu langsung maupun tidak langsung. Kalau bisa jalan, ini luar biasa. Maka dari itu, akan terus kita evaluasi pelaksanaannya,” ujar Hafidz.

 

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Mukhammad Fadlil




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan