KPU Pertimbangkan Kocok Ulang Divisi Pasca-Pilkada

Selasa, 12 Januari 2016 | 18:38 WIB
Rapat evaluasi Pilkada Rembang 2015 oleh KPU setempat bersama sejumlah awak media di Kantor KPU Rembang, Selasa (12/1/2016) siang. (Foto: Pujianto)

Rapat evaluasi Pilkada Rembang 2015 oleh KPU setempat bersama sejumlah awak media di Kantor KPU Rembang, Selasa (12/1/2016) siang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang mengaku mempertimbangkan mengocok ulang divisinya sebagai evaluasi setelah Pilkada 9 Desember lalu.

Bagi pihak KPU, kocok ulang atau rotasi komisioner pemangku divisi, merupakan kejadian yang biasa.

Ketua KPU Rembang Minanus Suud pada kegiatan evaluasi pilkada, Selasa (12/1/2016) pagi, menyebutkan, saat menjelang pemilihan kepala daerah, rotasi divisi sudah sempat dilakukan.

Menurutnya, rotasi dilakukan sekadar untuk memberikan pengalaman baru, tapi tetap mengacu tugas pokok.

“Waktu dari pileg dan pilpres ke pilkada, kita juga sudah pernah lakukan rotasi divisi. Rotasi itu biasa saja. Asalkan tetap pada tupoksinya,” katanya.

Selain mempertimbangkan rotasi komisioner pemangku divisi, Ketua KPU sempat mengungkapkan keinginannya untuk melakukan survei guna membeber penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada kemarin.

“Soal penyebab tingkat partisipasi pemilih di Rembang hanya 73 persen, kami tidak bisa menduga-duga. Kita perlu kajian dan mungkin perlu survei,” tandasnya.

Padahal KPU Pusat menarget Rembang dengan capaian partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen.

Namun Suud menyebut, kendati turun ketimbang pileg dan pilpres 2014, tetapi tingkat partisipasi pemilih di Rembang masih masuk lima besar provinsi atau di atas rata-rata nasional yang 70 persen.

“Tapi kita masih lima besar di provinsi dan secara nasional kita di atas rata-rata 70 persen,” tegasnya.

Sementara itu pada evaluasi tersebut, seluruh media menyoroti pola komunikasi KPU yang dianggap kurang intens dengan publik.

KPU diharapkan agar lebih transparan dalam hal anggaran mengingat terjadi insiden boikot media radio soal penanyangan iklan kampanye calon kepala daerah.

KPU hanya berjanji memperbaiki pola komunikasi sehingga lebih intens dengan media, setidaknya pada saat pelaksanaan Pilgub Jateng tahun 2018.

Soal transparansi anggaran, menurut Suud, hal itu karena kurangnya komunikasi saja. Ia berdalih, pelaksanaan anggaran sudah terbuka.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan