Pejabat Kesbangpolinmas Diduga Terlibat Kampanye Hanya Ditegur Keras

Kamis, 20 Maret 2014 | 16:02 WIB
Mobil dinas berpelat merah yang ditemukan pihak Panwascam Sumber di kampanye tertutup PPP di Gedung KPRI Sumber, Rabu (12/3) lalu. (Foto: Pujianto)

Mobil dinas berpelat merah yang ditemukan pihak Panwascam Sumber di kampanye tertutup PPP di Gedung KPRI Sumber, Rabu (12/3) lalu. (Foto: Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Rembang akhirnya hanya merekomendasikan pemberian sanksi berupa teguran keras kepada oknum pejabat Kesbangpolinmas yang diduga terlibat dalam kampanye PPP di Gedung KPRI Sumber, Rabu 12 Maret lalu.

Ketua Panwaslu Kabupaten Rembang Muchlis Ridlo mengaku sudah melakukan klarifikasi kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat atau Kesbangpolinmas setempat. Dari klarifikasi itu, Kepala Kesbangpolinmas menyatakan bahwa R yang merupakan Kepala Seksi Ketahanan Bangsa, sedang melaksanakan tugas pemantauan secara rutin.

Panwaslu berdalih tidak bisa menyangkal hasil klarifikasi itu lebih jauh. Sebab, selain hanya menjumpai kendaraan dinas dan pejabat itu di lokasi kampanye PPP, Panwaslu tidak memiliki bukti lain yang lebih kuat yang menyatakan keterlibatan aktif R dalam kampanye tersebut. Rekomendasi sanksi berupa teguran keras disampaikan, disertai permintaan agar melengkapkan surat tugas setiap kali pemantauan.

Berkaca pada kasus PNS yang ditemui berada dalam sebuah kegiatan kampanye, Panwaslu Kabupaten Rembang kembali mewanti-wanti. Jika sedang bertugas memantau jalannya kampanye, maka wajib mengantongi surat tugas. Selain kepentingan itu, mestinya PNS tidak usah terlibat aktif dalam kampanye.

Muchlis Ridlo menegaskan, sesuai dengan ketentuan salah satunya dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, PNS dilarang berpolitik praktis. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berujung pada penundaan gaji berkala selama setahun, atau paling tidak teguran secara lisan dan tertulis.

Selain PNS, Panwaslu kembali mengingatkan kepada kepala desa dan perangkatnya agar tidak membangkang ketentuan dalam Undang-undang tentang Desa. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, kades dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilu.

Diberitakan sebelumnya, seorang pejabat Kesbangpolinmas Kabupaten Rembang berinisial R diduga terlibat dalam kampanye tertutup PPP. Dugaan itu mencuat setelah Panwascam Sumber menemukan penggunaan mobil dinas pelat merah di kampanye itu. Saat itu, R mengaku sebagai sopir yang mengantarkan seseorang di pertemuan tersebut.

R juga menjawab mobil itu lelangan dari Pemkab Rembang. Namun setelah diselidiki, R bukan sopir, melainkan Kepala Seksi Ketahanan Bangsa Kesbangpolinmas. Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Rembang Kartono memastikan bahwa pegawainya itu sedang melakukan tugas pemantauan. Yang bersangkutan juga tidak masuk ke dalam gedung. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan