Puluhan Karyawan BPR BKK Lasem Dirumahkan

Senin, 3 Maret 2014 | 18:48 WIB
Dua orang nasabah hendak bertransaksi di PD BPR BKK Lasem, Senin (3/3) siang. (Foto: Pujianto)

Dua orang nasabah hendak bertransaksi di PD BPR BKK Lasem, Senin (3/3) siang. (Foto: Pujianto)

LASEM, MataAirRadio.net – Puluhan karyawan kontrak di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) BKK Lasem dirumahkan sementara oleh manajemen. Mereka yang dirumahkan adalah tenaga kontrak, mulai sopir, pelayan kantor alias OB, hingga tenaga satuan pengamanan atau satpam. Selama dirumahkan, mereka mendapat pesangon.

Senin (3/3) siang, MataAir Radio mendatangi Kantor Pusat PD BPR BKK Lasem. Kepala Bagian Humas PD BPR BKK Lasem Latmin membenarkan, perumahan sementara tenaga kontrak. Hanya saja mulai 1 Maret 2014, baru tenaga satpam yang dirumahkan. Tenaga kontrak lainnya dalam hal ini petugas kebersihan, akan menyusul per 1 April 2014.

Latmin menerangkan, sesuai ketentuan, salah satunya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100/Men/VI/ 2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tenaga kontrak dipekerjakan dalam jangka waktu dua tahun dan bisa diperpanjang lagi satu tahun. Namun mereka yang diperpanjang kontraknya harus tidak ada hubungan sementara dengan perusahaan selama 30 hari.

Dalam melakukan perpanjangan kontrak pada tenaga tersebut, pihak PD BPR BKK Lasem tetap melakukan evaluasi. Dalam hal ini, pihak bank mengedepankan kinerja dari setiap pekerja. Namun khusus untuk tenaga satpam yang jumlahnya kini mencapai 29 orang, akan diberikan perhatian khusus.

Direktur Utama PD BPR BKK Lasem Sutarjo menjelaskan, kebutuhan tenaga satpam untuk kantor pusat dan 11 kantor cabang masih kurang. Idealnya menurut dia, mencapai 43 orang. Sutarjo menyebutkan kekurangan jumlah tenaga satpam itu akan diambilkan dari penyedia alih daya tenaga kerja atau outsourcing. Sementara 29 tenaga satpam lama, akan ada beberapa yang terevaluasi dan tidak lagi dipakai.

Hal yang sama dimungkinkan diterapkan untuk tenaga kontrak pada jenis pekerjaan lainnya. Sutarjo memastikan, kendati pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang kurang diambilkan dari outsourcing, akan ada prioritas bagi sumber daya lokal yang berkompeten.

Kuasa Hukum PD BPR BKK Lasem Ali Hadi menambahkan, urusan ketenagakerjaan pada perusahaan daerah seperti BPR BKK Lasem, tidak hanya menganut ketentuan dari Menteri Tenaga Kerja. Ali mengatakan, ketentuan ketenagakerjaan juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai asas kebutuhan tenaga kerja dan cara pemenuhannya, salah satunya memperkerjakan tenaga untuk waktu tertentu. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan