Kajati Ungkap Akal-akalan Pejabat Pecah Proyek

Rabu, 24 Juni 2015 | 17:10 WIB
Forum diskusi pemahaman pertanggungjawaban yang digelar Pemkab Rembang dengan menghadirkan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Selasa (24/6/2015) kemarin. (Foto: Pujianto)

Forum diskusi pemahaman pertanggungjawaban yang digelar Pemkab Rembang dengan menghadirkan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Selasa (24/6/2015) kemarin. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Hartadi mengungkap sistem akal-akalan oknum pejabat pengadaan barang dan jasa dalam memecah proyek, agar kegiatan tersebut tidak menggunakan cara lelang, tetapi cukup dengan model penunjukan.

Kecerdikan yang keliru itu, menurut Kajati, misalnya ada sebuah proyek pembuatan jalan yang nilainya satu miliar rupiah. Tetapi karena pejabat pembuat komitmen kenal dengan para pemborong, maka proyek itu dipenggal-penggal menjadi misalnya per Rp150 juta.

“Tujuannya agar proyek terbagi rata dan tidak pakai lelang,” katanya di hadapan para pejabat di lingkup Pemkab Rembang.

Tetapi menurut Hartadi, dengan dipecah-pecah seperti itu, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek akan sulit dilakukan. Yang demikian juga melanggar aturan.

“Semua pengadaan proyek sudah jelas aturannya. Sayangnya, banyak yang justru dilanggar oleh pejabat yang bersangkutan,” tandasnya.

Saat memberikan pemahaman hukum kepada para pejabat dari berbagai dinas dan satuan kerja di lingkup Pemkab Rembang, Selasa (23/6/2016) kemarin, Kajati meminta kepada pejabat pembuat komitmen, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan rekanan proyek agar tidak melakukan korupsi.

Hartadi mengatakan, bentuk korupsi yang merugikan Negara, sudah jelas diatur pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurutnya, Pasal 2 dipakai untuk menjerat kontraktor atau pihak swasta yang nakal, sedangkan Pasal 3 dipakai untuk menindak pimpinan pegawai atau PNS yang korupsi.

“Soal pemberian sakuan atau janji, seorang pegawai negeri pun bisa dijerat dengan Pasal 8, 9, dan 10 tentang Penyuapan. Silakan nanti buka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Setidaknya ada tiga pejabat di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang yang dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka adalah Raharjo Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Sinarman Kabid Sumber Daya Air, serta Moch Chaeron Kepala Bidang Cipta Karya.

Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Negara hingga miliaran rupiah. Saat ini, mereka ditahan di Lapas Kedungpane Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan