Jelang Pilkades, BPD Diminta Segera Bentuk Panitia Pemilihan

Senin, 12 Agustus 2019 | 17:34 WIB
 Rapat Pembentukan Panitia Pilkades di Balai Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur pada, Senin (12/8/2019) pagi. Sebanyak sembilan orang panitia terpilih, tujuh diantaranya adalah dari unsur perangkat desa. (Foto:mataairradio.com)
Rapat Pembentukan Panitia Pilkades di Balai Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur pada, Senin (12/8/2019) pagi. Sebanyak sembilan orang panitia terpilih, tujuh diantaranya adalah dari unsur perangkat desa. (Foto:mataairradio.com)

PANCUR, mataairradio.com – Jelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 6 November 2019 mendatang, pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituntut untuk segera membentuk Panitia pemilihan.

Sesuai dengan tahapan, pembentukan panitia Pilkades dimulai pada tanggal 10 sampai 14 Agustus 2019.

Sebelumnya, pembentukan panitia mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2016 dan Perbup perubahan kedua Nomor 24 Tahun 2019.

Suharto, Camat Pancur menyatakan, menjelaskan peran Kecamatan dalam pelaksanaan Pilkades serentak bertugas sebagai pengawas.

Langkah awal tahapannya adalah sosialisasi Perbup terkait aturan Pilkades kepada masyarakat khususnya pihak penyelengara dan kandidat Kades.

Setelah itu pihaknya mengawasi jalannya pembentukan Panitia Pilkades oleh pihak BPD.

Ia menjelaskan, unsur-unsur yang dipilih menjadi panitia Pilkades, sebagaimana yang telah diatur adalah perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Jumlah minimal Panitia Pilkades sebanyak lima orang, maksimalnya 11 orang dengan catatan jumlah anggota panitia harus ganjil.

“Dari 23 desa yang ada di Pancur sebanyak 20 desa dijadwalkan mengikuti Pilkades serentak, sampai Senin (12/8/2019) siang sudah ada delapan desa yang membentuk panitia Pilkades,” ungkap pria yang sudah menjabat sebagai camat Pancur ini selama tujuh tahun.

Suharto menambahkan, syarat untuk pembentukan Panitia Pilkades yang paling utama adalah anggotanya merupakan warga desa setempat yang memenuhi aturan.

Rata-rata Panitia Pilkades berasal dari perangkat desa. Teknis pemilihannya sendiri tergantung kesepakatan forum, bisa musyarawah mufakat ataupun voting.

Disinggung terkait anggaran, Suharto menegaskan semua pembiayaan dari APBD dan APBDes, sehingga calon Kades tidak perlu khawatir untuk mengeluarkan biaya terkait pencalonan.

Sedangkan untuk jumlah anggaran, pihaknya belum mendapatkan informasi dari Pemkab, namun diperkirakan tidak jauh beda dengan Pilkades sebelumnya.

Suharto menyatakan untuk Pilkades sebelumnya ebanyak 1.200 orang jumlah pemilih, anggaran yang diberikan sebanyak Rp34 juta.

“Yang jelas tidak jauh beda dengan Pilkades sebelumnya, kita belum mendapatkan informasi terkait angkanya,” Pungkasnya.

Dari pantauan reporter mataairradio.com saat pembentukan panitia Pilkades di Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur, sebanyak sembilan orang panitia terpilih, tujuh diantaranya adalah dari unsur perangkat desa.

Rais, salah satu warga yang hadir berharap perangkat desa yang menjadi Panitia Pilkades bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Dirinya mengingatkan, agar pelayanan publik terhadap kebutuhan warga juga tidak terganggu mengingat sebagian besar perangkat desa menjadi Panitia Pilkades.

Apalagi nantinya Sekretaris Desa akan menjadi (Plt) Kades, saat Kades yang lama mengambil cuti untuk maju di kontestasi bursa pemilihan kepala desa.

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mukhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan