Izin Tambang Dipangkas, Pemkab Rembang Resah

Kamis, 29 Januari 2015 | 21:29 WIB
Lembar surat edaran "tagihan" pembayaran jaminan dana reklamasi yang dilayangkan pihak Dinas ESDM Rembang kepada para penambang, baru-baru ini. (Foto: Pujianto)

Lembar surat edaran “tagihan” pembayaran jaminan dana reklamasi yang dilayangkan pihak Dinas ESDM Rembang kepada para penambang, baru-baru ini. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Pemerintah Kabupaten Rembang resah oleh penerapan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasalnya, banyak kewenangan daerah di sejumlah sektor penting dipangkas, salah satunya izin tambang.

Pemerintah kabupaten tak lagi bisa mengeluarkan izin tambang. Poin penting ini tertuang di lampiran undang-undang tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rembang Subakti mengungkapkan, Bupati tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP).

“Bupati juga dilarang mengeluarkan izin usaha pertambangan atau IUP, termasuk kepada usaha pertambangan rakyat,” ungkapnya.

Kewenangan itu kini hanya dimiliki gubernur dan pemerintah pusat. Sementara wewenang daerah hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi.

Selain pertambangan, Subakti yang juga Asisten I Sekda Rembang mengungkapkan, kewenangan daerah di sektor kelautan banyak pula yang dipangkas.

“Perizinan yang semula bisa diakses di kabupaten, kini banyak ditarik di level provinsi dan pusat,” tandasnya.

Kantor pelayanan perizinan terpadu (KPPT) dan dinas kelautan kabupaten yang semula memproses semua izin perikanan tangkap pada area 0-12 mil, kini tak memiliki banyak ruang, karena kewenangannya ditarik ke provinsi.

“Bagi hasil kelautan untuk daerah ditentukan hanya pada batas wilayah empat mil,” ujarnya.

Menurut Subakti, keadaan semacam itu menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten, agar tingkat pendapatan daerah dari sektor kelautan dan perikanan tidak menurun drastis.

“Selama ini, pendapatan daerah Rembang dari sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp13 miliar per tahun,” beber Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz.

Dia menegaskan, dengan lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014, wewenang daerah di sektor kelautan memang ditarik oleh provinsi dan pusat.

“Dari sisi regulasi, daerah hampir tidak punya sedikit pun kewenangan untuk mengatur urusan kelautan,” tegasnya.

Selain bisa berdampak pada penurunan tingkat pendapatan daerah, pemangkasan kewenangan perizinan menjadikan nelayan harus mengakses jarak yang jauh ke provinsi bahkan pusat, ketika mengurus izin kelautan, salah satunya izin operasional kapal dengan bobot mati 10 grosston.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan