DPRD Sorot Usulan Kenaikan Tambahan Penghasilan PNS

Selasa, 27 Oktober 2015 | 18:29 WIB
Sejumlah PNS ketika mengikuti upacara bendera di halaman Kantor Bupati Rembang. (Foto: Pujianto)

Sejumlah PNS ketika mengikuti upacara bendera di halaman Kantor Bupati Rembang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – DPRD Rembang menyorot usulan kenaikan tambahan penghasilan PNS yang disodorkan Pemkab setempat.

TPP diusulkan naik dari Rp11,9 miliar pada 2015 menjadi Rp26,1 miliar pada 2016.

Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas, Selasa (27/10/2015) pagi menilai, tingkat kenaikan TPP itu signifikan karena mencapai 118 persen.

DPRD mengetahui usulan itu setelah menerima dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2016.

“Kami harus mengkaji dulu usulan tersebut di pembahasan rancangan APBD 2016, pada November mendatang,” katanya kepada mataairradio.

DPRD akan mempertanyakan, apakah TPP diberikan dengan kategori given yang diberikan sesuai golongan atau mengacu kriteria dan syarat khusus.

Ilyas menyatakan, secara anggaran, kenaikan TPP memungkinkan disetujui.

Namun, menurutnya, persentase tingkat kenaikan yang sampai 118 persen, perlu dikaji, sehingga tidak harus dikabulkan seluruhnya.

Dia menegaskan akan meminta argumentasi dari Pemkab Rembang soal TPP.

“Kami juga perlu tahu dulu gambaran aplikasi TPP beserta jaminan efek pemberian tambahan penghasilan terhadap kinerja PNS,” tandasnya.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS, adalah perbaikan kinerja.

Belum lama ini, PNS digelontor gaji ke-13, tapi belum ada angket khusus terhadap tingkat kinerja mereka.

Beberapa SKPD yang alokasi TPP-nya diusulkan naik signifikan adalah Dinas Pendidikan dari Rp1,5 miliar menjadi Rp6,5 miliar, Dinas PU dari Rp758 juta menjadi Rp1,5 miliar, dan BPMPKB dari Rp475 juta menjadi Rp1 miliar.

Margono, warga Desa Megulung Kecamatan Sumber mengingatkan Pemkab agar tak sembarangan menaikkan tambahan penghasilan PNS.

Ia mewanti-wanti, tujuan dan syarat penerima TPP mesti jelas, yakni untuk peningkatan kinerja. Jika kinerja PNS masih memble, maka TPP agar disetop.

“Perlu juga dipastikan, apakah rencana penaikan tambahan penghasilan PNS ini ada nuansa politisnya atau tidak, karena menjelang Pilkada,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




One comment
  1. black

    Oktober 28, 2015 at 12:09 pm

    Dinas pndidikan kmaruk.iseh krg ta ws ntuk srtifikasi,remunerasi brng.jo d’acc hey para dewan untuk dinas pendidikan

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan