Disperindagkop Rembang Dipusingkan Kredit Macet Rp3,2 Miliar

Rabu, 20 Mei 2015 | 19:15 WIB
Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Rembang Muntoha. (Foto: Pujianto)

Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Rembang Muntoha. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Rembang masih dipusingkan oleh kredit macet sebesar Rp3,2 miliar dari program Lembaga Perkreditan (LP) UKM. Debitur atau pengutangnya ratusan nasabah.

Kepala Disperindagkop dan UMKM Rembang Muntoha menjelaskan, kredit macet terjadi karena sebagian debitur menganggap pinjaman perguliran itu tak harus dikembalikan.

“Pengucuran kredit melibatkan sejumlah perbankan daerah seperti PD BPR BKK dan PD Bank Pasar,” terangnya.

Pihak dinas sudah berusaha melakukan rekonsiliasi untuk mencocokkan nilai utang yang masih ditanggung alias macet.

“Tetapi mereka ini sulit ditemui atau kabur ketika petugas kami datang,” dalihnya.

Dia menyebutkan, nilai kredit yang macet berkisar antara Rp3 juta hingga Rp500 juta per nasabah.

“Proses rekonsiliasi atau pencocokan saldo sudah dilakukan sejak bulan Januari kemarin. Namun sampai Rabu (20/5/2015) ini belum kunjung selesai,” kata dia.

Dia pun menyatakan, upaya memulihkan kembali kredit macet ini ditempuh karena ada perintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kredit belum tertagih itu menjadi temuan BPK dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan Pemkab Rembang,” bebernya.

Ia pun mengakui, jika tidak ada perintah dari BPK, Dinas Perindagkop dan UMKM akan pasif.

“Urusan kredit macet ini sudah ditangani Inspektorat. Kalau kami ikut-ikutan masuk, bisa repot,” katanya.

Dia juga mengatakan, jika nantinya persoalan kredit macet tetap tidak klir atau jelas, maka persoalan ini bisa ditangani secara hukum.

“Dulunya, kejaksaan juga pernah turut membantu menuntaskan persoalan kredit macet dari LP UKM. Namun nyatanya, persoalan belum terselesaikan,” ujarnya.

Muntoha menambahkan, jumlah kredit yang digulirkan oleh LP UKM sejak tahun 2001 hingga 2009 mencapai Rp4 miliar lebih.

“Sejauh ini cicilan yang telah masuk ke rekening LP UKM di bank-bank penyalur mencapai Rp1,6 miliar,” ungkapnya.

Menurutnya, saat mencairkan kredit untuk kali pertama, rata-rata debitur menjaminkan sertifikat tanah dan BPKB.

“Nantinya, begitu kredit macet ini tuntas, kami akan langsung mengirimkan dana ini ke kas daerah,” ujarnya.

Muntoha memilih untuk tidak menggulirkan dulu dana di rekening bank, selagi persoalan kredit macet belum beres.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan