Bangun Arta Tantang Pihak Lain Buktikan Klaim Reklamasi

Rabu, 18 Februari 2015 | 15:49 WIB
Pelabuhan Tanjung Bonang sisi barat yang dimanfaatkan sebagai Kantor PT Bangun Arta Kencana. (Foto: Pujianto)

Pelabuhan Tanjung Bonang sisi barat yang dimanfaatkan sebagai Kantor PT Bangun Arta Kencana. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – PT Bangun Arta Kencana mengklaim sebagai satu-satunya pihak yang melakukan reklamasi lahan seluas 8,1 hektare untuk Pelabuhan Tanjung Bonang di wilayah Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke. Investor ini tidak tahu soal ada atau tidaknya uang negara untuk reklamasi.

Kuasa Hukum PT Bangun Arta Kencana Satya Wicaksono menantang pihak lain yang mengatasnamakan diri sebagai investor reklamasi pelabuhan untuk menunjukkan bukti investasi atau kerjasamanya dengan Pemkab Rembang. Pihak lain itu adalah PT Amir Hajar Kilsi, PT SBAP, dan PT BRTK.

Menurutnya, Pemkab memberi izin reklamasi kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya. Kemudian RBSJ menggandeng Bangun Arta Kencana sebagai investor. Seluruh biaya reklamasi dikaver oleh Bangun Arta. Jika pun ada pihak lain yang turut mereklamasi, statusnya hanya subkontraktor Bangun Arta.

“BRTK juga, memang melakukan reklamasi. Tetapi dasar legalitasnya apa. Hanya PRK yang diberi kuasa oleh Pemkab untuk mereklamasi dan perluasan,” ujar Satya dalam pers conference di Kantor PRK, Jalan Soedirman Rembang, baru-baru ini.

Satya menegaskan, izin reklamasi dari Pemkab Rembang turun setelah RBSJ dan Bangun Arta Kencana menjalin kesepahaman alias MoU. Izin reklamasi ini memang terbit atas nama PT RBSJ. Setelah izin reklamasi dikantongi, RBSJ melakukan MoU dengan Bangun Arta Kencana untuk memulai reklamasi.

Ketentuannya menurut Satya, RBSJ membebankan pembiayaan dan pekerjaan reklamasi kepada Bangun Arta Kencana. RBSJ lalu “kawin” dengan Bangun Arta untuk membentuk perusahaan berbadan hukum usaha pelabuhan dengan nama PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK).

Pemkab kemudian menerbitkan surat rekomendasi pemberian hak guna bangunan di atas lahan 8,1 hektare yang direklamasi. Setelah itu, pada tahun 2013 Pemkab Rembang menjalin kerjasama dengan PT PRK soal pemanfaatan lahan selama 30 tahun.

“Soal ada atau tidaknya uang negara yang dikucurkan untuk kepentingan reklamasi pelabuhan, kami tidak tahu. Kami tahunya reklamasi lahan (8,1) hektare itu ya Bangun Arta Kencana yang membiayai. Sepenuhnya,” tandasnya.

Sementara itu, atas klaim dari PT Bangun Arta Kencana, Pemkab belum memberikan respon atau tanggapan. Hanya saja Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Rembang Suyono membenarkan bahwa tidak ada duit negara yang dialokasikan untuk reklamasi lahan pelabuhan.

Menurutnya, alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN, hanya diperuntukkan bagi pembuatan tiang pancang atau dermaga. Pihak DPRD Rembang juga belum mempertemukan Bangun Arta dengan pihak lain yang sama-sama mengklaim memiliki hak atas pemanfaatan lahan pelabuhan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan