Kondisi terkini rumah janda miskin di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke sudah termakan longsor di bagian depannya, sehingga tiga orang penghuninya takut mendiami. (Foto: Pujianto)
REMBANG, mataairradio.com – Angka kemiskinan di Rembang disebut masih cukup tinggi. 2013 lalu, kemiskinan masih bertengger di angka 20,97 persen atau sekitar 128.000 jiwa.
Target menekan tingkat kemiskinan menjadi tinggal 18 persen pada tahun ini pun, diragukan tercapai.
Sekretaris Daerah Rembang Hamzah Fatoni membenarkan, tingkat kemiskinan yang masih tinggi di kabupaten ini.
“Kondisi jalan dan jembatan serta infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan lingkungan permukiman, masih membutuhkan penanganan,” katanya.
Jika dibandingkan dengan tahun 2009, angka kemiskinan pada tahun 2013 memang turun 4,87 persen.
Secara matematis, tingkat kemiskinan turun rata-rata 1,2 persen per tahun dalam kurun empat tahun tersebut.
Jika tren penurunan ini sama, maka pada 2015 ini, angka kemiskinan masih berada di 18,5 persen.
“Program terkait kemiskinan memiliki dampak sistemik terhadap kesejahteraan. Selama lima tahun ke depan, Pemerintah perlu mempertahankan program yang pro rakyat, yang bisa mengurangi beban mereka yang masih miskin,” tandasnya.
Menurutnya, program pendidikan dan kesehatan secara gratis masih perlu dipertahankan dan diperluas.
Meski terus direhabilitasi, ribuan rumah tak layak huni juga masih perlu disehatkan.
“Demikian pula dengan perbaikan kualitas layanan publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas listrik,” tegasnya.
Sekda menambahkan, selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Rembang masih di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional,yaitu sebesar rata-rata 4,43 persen.
“Namun tahun ini, Pemkab Rembang memprediksi pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,33 persen,” imbuhnya.
Kepala Desa Karangasem Kecamatan Bulu Rosyidi berharap agar target dan program yang dicanangkan oleh Pemkab tidak menjadi pepesan kosong.
“Masih banyak sarana infrastruktur di pelosok perdesaan yang perlu mendapatkan prioritas, seperti penyehatan rumah tak layak huni,” katanya.
Sejumlah kepala desa lainnya menganggap data yang ditampilkan dalam dokumen rencana kerja pemerintahan daerah belum mencantumkan data terbaru.
RKPD 2015 misalnya, masih mengacu data tahun 2013. Mereka berpendapat data penting sebagai pijakan, namun Pemkab cenderung malas memperbarui.
Kepala Bappeda Rembang, Hari Susanto mengatakan data dari dinas/instansi sering tidak lengkap, kurang valid, dan terlambat disampaikan.
“Soal keterkinian data, memang menjadi kendala,” pungkasnya.
Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto
Tinggalkan Balasan