2.245 Botol Miras Hasil Sitaan Polres Rembang Dimusnahkan

Kamis, 23 Desember 2021 | 11:05 WIB

Wakil Bupati Rembang M. Hanies Cholil Barro’ dan Kajari Rembang Syahrul Juaksha Subuki saat mengikuti pelaksanaan pemusnahkan miras di Mapolres Rembang, pada Kamis (23/12/2021) pagi. (Foto: Mukhammad Fadlil)

 

REMBANG, mataairradio.com – Sebanyak 2.245 botol miras hasil sitaan Polres Rembang melalui Operasi Pekat Tahun 2021 dimusnahkan, pada Kamis (23/12/2021) pagi. Ribuan botol miras yang disita polisi itu terdiri dari berbagai merek minuman keras.

Kegiatan pemusnahan barang bukti hasil dari Operasi Pekat Tahun 2021 berupa ribuan botol miras dilaksanakan di Mapolres Rembang, dengan menggunakan satu unit alat berat jenis truk slender sebagai media pemusnahannya.

Kepala Polres Rembang AKBP Dandy Ario Yustiawan menerangkan, Operasi Pekat Tahun 2021 dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar kondusif menjelang perayaan Natal 2021 dan tahun baru 2022.

“Ini (Pemusnahan barang bukti miras, red.) hasil Operasi Pekat, untuk menciptakan Kamtibmas menjelang Perayaan Nataru,” jelasnya.

Menurut Kapolres Dandy, selain dapat menimbulkan potensi terjadinya ‘penyakit masyarakat’, pengaruh miras juga dinilai dapat memicu kecelakaan lalu lintas yang membahayakan bagi pengguna jalan.

“Miras ini bisa memicu penyakit masyarakat. Selain itu, kalau masyarakat terpengaruh miras kemudian pulang mengendarai kendaraan ini juga dapat mengakibatkan kecelakaan di jalan,” ujarnya.

Dalam pemusnahan barang bukti berupa ribuan miras itu, nampak disaksikan oleh sejumlah pejabat Forkopimda Rembang. Beberapa di antaranya, Wakil Bupati Rembang M. Hanies Cholil Barro’, Kajari Rembang Syahrul Juaksha Subuki dan sejumlah tokoh masyarakat dari kalangan ulama.

 

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Mukhammad Fadlil




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan