Penyitaan KTP Oleh Satpol PP Dianggap Berlebihan

Rabu, 30 September 2020 | 17:58 WIB

Lembar bukti penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi para pelanggar protokol kesehatan oleh Satpol PP Rembang. (Foto: mataairradio.com)

REMBANG, mataairradio.com – Sanksi penyitaan kartu tanda penduduk (KTP) oleh Satpol PP Kabupaten Rembang terhadap pelanggar protokol Covid-19 yang tidak memakai masker saat penjaringan operasi yustisi dianggap memberatkan dan berlebihan.

Pasalnya di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 34, Tahun 2020 tidak ada aturan penyitaan KTP bagi pelanggar protokol kesehatan.

Wakil Ketua Forum Pemerhati Pelayanan publik Adib Ulinnuha menyatakan bahwa petugas pelaksana (Satpol PP) seharusnya bertugas berdasarkan aturan yang ada dan jangan membuat aturan tersendiri.

Di dalam Perbup nomor 34 tahun 2020 sanksi terhadap pelanggar adalah membersihkan fasilitas umum, menyanyikan lagu kebangsaan, dan mengucapkan pancasila.

Selain itu pilihan sanksi lain juga ada yang sifatnya paksaan seperti pembinaan fisik lari di tempat, peregangan otot bahkan sampai denda administrasi berupa membeli masker.

Dirinya menganggap kebijakan penyitaan KTP terlalu berlebihan dan memberatkan, apalagi jika yang terjaring adalah warga dari pelosok seperti Kecamatan Sale atau bahkan dari luar kota.

“Belum lagi para pelanggar disuruh untuk datang tanggal 6 Oktober 2020 mendatang, kan bisa terjadi kerumunan baru dengan banyaknya pelanggar masker yang datang ke kantor Satpol PP untuk mengambil KTP,” ungkapnya.

Anggota DPRD Rembang Puji Santoso juga menilai bahwa kebijakan penyitaan KTP seharusnya tidak terjadi.

Menurutnya dalam Perbup sudah diatur tahapan sanksinya mulai yang ringan hingga bersifat pemaksaan.

Dirinya mengaku pernah lalai tidak memakai masker saat mengendarai mobil.

“Ya namanya manusia kan kadangkala lalai, namun kalau KTP disita itu kok kasihan dan harus menyempatkan waktu dan tenaga lagi saat mengambilnya di kantor Satpol PP. Yang jauh kasihan. Menurut saya diberi sanksi sesuai dengan aturan yang ada saja,” tegasnya

Sementara itu, Teguh Maryadi Kepala Bidang (Kabid) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Perda (Tibumtranmas dan Gakda) pada Satpol PP setempat belum bisa dimintai keterangan saat reporter mataairradio.com mendatangi kantor Satpol PP pada Rabu (30/9/2020) pagi.

Diketahui beberapa hari terakhir pihak Satpol PP menggelar operasi yustisi terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Para pelanggar disita dokumen KTP-nya dan mengambilnya pada 6 Oktober 2020 mendatang di Kantor Satpol PP setempat.

 

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mukhammad Fadlil




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan