Penanganan “Pulau Gede” Perlu Sentuhan Tangan Pemerintah Pusat

Senin, 30 Agustus 2021 | 17:32 WIB

Kondisi Pulau Gede pada bagian pojok timur utara, yang tergerus abrasi akibat hantaman ombak. (Foto: Mukhammad Fadlil)

 

KALIORI, mataairradio.com – Keberlangsungan Pulau Gede di perairan Wilayah Kecamatan Kaliori-Rembang kian terancam, pasalnya hinga kini luas daratan pulau tersebut semakin berkurang.

Dahulu pulau yang berada di sebelah utara Kabupaten Rembang ini luasnya mencapai enam hektare, tetapi sekarang tinggal setengah hektare saja.

Beberapa faktor penyebabnya adalah aksi reklamasi pantai di Kabupaten Rembang dan pengambilan batu-batu karang secara liar di sekitar Pulau Gede.

Heri Prasetyo, salah satu Pengelola Wisata Pantai Pasir Putih di Kecamatan Kaliori mengungkapkan, kondisi Pulau Gede kini memprihatinkan, karena luasnya semakin menyempit, lantaran terus digerus ombak.

Bagian yang paling parah akibat abrasi hantaman air laut berada pada sisi timur, barat laut, dan utara. Bekas kikisan ombak terlihat nyata dan memprihatinkan.

“Kondisi sudah parah soalnya. Terumbu karang di sini masih bagus, tapi karena abrasi akhirnya banyak yang mati. Kalau terus dibiarkan khawatir lima tahun lagi Pulau Gede akan hilang tenggelam,” ujar Heri.

Ia mengusulkan, supaya status Pulau Gede dijadikan kawasan konservasi, karena di sekelilingnya ada banyak gugusan karang, tempat perkembangbiakan ikan.

“Dengan ditetapkan sebagai kawasan konservasi, pemerintah akan lebih serius memperhatikan. Salah satunya membangun pemecah gelombang, untuk melindungi pulau,” jelasnya kepada awa-media, Sabtu (28/8/2021) siang.

Salah satu pegiat lingkungan di Rembang, Achdiyat Galih Setya Nugraha menjelaskan, kewenangan menangani nasib keberlangsungan Pulau Gede berada di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Achdiyat menyebut, Pulau Gede sangat istimewa, namun sayang daratan di kanan kirinya semakin berkurang akibat tergerus ombak. Ia berharap, pemerintah pusat segera turun, menangani Pulau Gede.

“Infonya kewenangan kementerian, sehingga Pemkab Rembang sini tidak bisa ambil kebijakan terlalu banyak. Cuman harapan kami jangan saling menunggu lah. Perlu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah untuk menyelamatkan pulau ini,” tuturnya.

 

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Mukhammad Fadlil




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan