Ini Sanksi Kades yang Tidak Netral

Kamis, 27 Agustus 2020 | 20:13 WIB

Ilustrasi. (Foto: bulukumba.bawaslu.go.id)

 

REMBANG, mataairradio.com – Suhu politik di Rembang jelang Pilkada 2020 pada Desember mendatang mulai memanas. Sejumlah komunitas terlihat mulai merapat ke masing-masing bakal calon.

Melihat potensi beberapa kelompok masyarakat yang mulai mengarahkan dukungan, pihak Bawaslu dan KPU mengingatkan ada pihak yang tidak boleh bermain dalam Pilkada Rembang, yaitu pihak Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan Kepala Desa.

Komisioner KPU Rembang Musoffa menegaskan, bahwa ada aturan tegas di Undang-Undang Nomor 1, Tahun 2015, Pasal 71, tentang larangan bagi Kades untuk menguntungkan salah satu calon dalam gelaran Pilkada.

Jika dilanggar maka ada sanksi pidana yang mengancam para Kades yaitu di pasal 188, yang menyatakan setiap pejabat negara, ASN, dan Kades yang melanggar ketetapan pasal 71 maka diancam dengan hukuman pidana minimal satu bulan dan maksimal enam bulan dan atau denda minimal Rp600 ribu dan maksimal Rp6 juta.

“Jadi kami imbau khususnya Kades untuk berhati-hati dalam bertindak saat Pilkada, memilih monggo tapi jangan sampai memobilisasi massa,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Rembang Totok Suparyanto, yang menyatakan larangan tersebut sudah tegas diatur. Pihak Bawaslu sendiri seringkali mengimbau supaya ASN dan Kades bertindak netral, sehingga proses demokrasi bisa berjalan dengan baik.

“Kita sudah seringkali mengingatkan agar ASN dan Kades netral, terakhir kita klarifikasi Camat Pamotan dan Sekcamnya terkait foto yang beredar dengan salah satu kelompok. Dan ternyata hasilnya bahwa mereka tidak terbukti berpihak,” pungkasnya.

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mukhammad Fadlil




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan