Berikut Nama-nama Susunan Perangkat Daerah Baru Rembang

Sabtu, 3 September 2016 | 15:18 WIB
Cover draf Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daearah Kabupaten Rembang. (Foto: Pujianto)

Cover draf Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daearah Kabupaten Rembang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rembang membahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten setempat, masih memperdalam materi Raperda tersebut.

Ketua Pansus Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada DPRD Kabupaten Rembang Sugiharto pada Sabtu (3/9/2016) siang mengatakan, secara nama susunan perangkat daerah yang baru tidak ada perubahan dari draf Raperda yang diajukan oleh pihak Pemkab.

“Kami masih memperdalam materi Raperda tersebut, tapi tidak ada perubahan nama susunan perangkat daerah yang baru. Masih sama dengan yang diajukan oleh pihak Pemkab,” terangnya kepada reporter mataairradio.

Sesuai dengan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, ada 17 dinas dan tiga badan, beberapa di antaranya dengan nama yang baru.

17 dinas itu adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kemudian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Ditambah Inspektorat Daerah.

Adapun tiga badan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah menggantikan DPPKAD.

Menurut Raperda yang dibikin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut, Bupati masih akan tetap dibantu oleh tiga orang staf ahli dan tetap dengan seorang sekretaris daerah. Begitu pun DPRD, masih dengan sekretaris DPRD.

Mengenai BPBD, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, serta RSUD, yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai ada perangkat daerah baru sesuai peraturan perundangan yang mengaturnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan