Angka “Balita Pendek” di Rembang Meningkat

Kamis, 10 Juni 2021 | 17:22 WIB

Bupati Rembang Abdul Hafidz saat memberikan arahan dalam Kegiatan “Rembuk Stunting, Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting”, pada Kamis (10/06/2021) pagi, di lantai IV, Kantor Bupati setempat. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Angka kasus stunting atau “Balita Pendek” di Kabupaten Rembang meningkat menjadi 24,97 persen di 2020. Padahal tahun 2019 sebelumnya, kasus “Balita Pendek” di kabupaten ini sebesar 22,9 persen dari jumlah kelahiran bayi.

Berdasar pada data hasil Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, pada 2018 kasus stunting sebesar 26 persen dari jumlah anak lahir, di tahun 2019 menurun menjadi 22,9 persen, di tahun 2020 meningkat menjadi 24,97 persen.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Rembang, Ali Syofi’i saat memberikan sambutan dalam kegiatan yang bertajuk “Rembuk Stunting, Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting“, pada Kamis (10/06/2021) pagi, di lantai IV, Kantor Bupati Rembang.

Ali Syofi’i mengungkapkan, sejumlah faktor yang memicu angka kasus stunting balita meningkat adalah disparitas yang tinggi antar-Puskesmas satu dengan lainnya, belum semua instansi pemerintah atau swasta memiliki ruang untuk menyusui.

Kemudian, masih banyak pernikahan di usia anak dan pola asah asih asuh belum optimal diterapkan. “Ditambah situasi pandemi layanan yang membutuhkan Posyandu harus dirapid-test, sehingga partisipasinya di angka 50%,” terangnya.

Ali menyampaikan, upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Pemkab Rembang untuk menekan tingginya kasus stunting yaitu pelayanan Antenatal Care (ANC) yang semula empat kali menjadi enam kali pemeriksaan ibu hamil.

Antenatal Care sendiri adalah pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal.

Dengan begitu, sang ibu siap menghadapi masa persalinan, nifas, serta siap memberikan ASI secara eksklusif dan kesehatan alat reproduksi normal kembali.

Selain itu, upaya lainnya yang perlu Pemkab Rembang lakukan yakni membagi dokter ahli menjadi dokter binaan kecamatan dan perbaikan akses sanitasi dengan air bersih.

“Juga membuat desa lokus stunting di Kabupaten Rembang di 27 desa, tersebar di 10 kecamatan meliputi 11 Puskesmas,” imbuhnya.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menuturkan, perlu dukungan banyak pihak untuk mengatasi kasus stunting. Tidak bisa dibebankan kepada Dinas Kesehatan saja.

Hafidz meminta agar pihak Dinas Kesehatan bisa meningkatkan fasilitas untuk penanganan stunting, baik anggaran maupun yang lain, sehingga awal dari keberadaan bayi kondisinya normal.

“Supaya memonitor bayi dalam kandungan sampai dua tahun di luar kandungan diawasi tenaga kesehatan dan lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya. InsyaAllah melalui kolaborasi ini penanganan stunting ini bisa cepat teratasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Wahyu Setyaningsih mengharapkan peran serta dukungan lintas sektor untuk mengatasi stunting.

Wahyu menyebutkan, balita stunting di Provinsi Jateng saat ini 20 persen. Dirinya berharap, di tahun 2023 kasus stunting bisa ditekan hingga di bawah 14 persen dari angka bayi lahir.

“Seperti yang saya temukan kemarin, remaja putri di Rembang itu tidak suka disuruh makan ikan. Kalau bentuknya ikan itu, tidak suka. Sehingga OPD terkait, seperti Dinpermades atau tim penggerak PKK membuat makanan olahan-olahan ikan. Supaya protein remaja putri kita cukup baik. Sehingga menurun angka anemia remaja putri dan anemia ibu hamil, bayi BBLR dan bayi stunting,” terangnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk penanganan stunting lintas sektoral. Selain dari OPD terkait, juga ada dari pihak swasta.

 

Penulis: Mukhamad Fadlil
Editor: Mukhammad Fadlil




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan