YLKI Rembang Mati Suri

Kamis, 12 Juli 2012 | 08:36 WIB

Kepala Seksi Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Junaidi di Rembang, Kamis (12/7). (Foto: Puji)

KOTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kabupaten Rembang diketahui mati suri beberapa tahun terakhir. Urusan perlindungan konsumen di daerah itu pun tidak jelas.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Dinperindagkop) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Rembang, Muntoha, Kamis (12/7), mengungkapkan peran YLKI sebenarnya penting untuk melindungi hak-hak konsumen.

“YLKI di Rembang itu ada. Tapi vakum. Padahal keberadaan YLKI penting bagi konsumen,” ungkap Muntoha tanpa menyebut kepengurusan YLKI Kabupaten Rembang yang disebut vakum itu.

Menurut mantan Kabag Perekonomian Sekda Rembang itu, keberadaan YLKI bisa dijadikan sarana advokasi ketika hak-hak konsumen dikebiri, misalnya oleh produsen.

Namun, kata Muntoha, kendati YLKI Rembang vakum, masyarakat kabupaten itu masih bisa mengadu ke Tim Pengawasan Barang Beredar Pemkab Rembang manakala haknya sebagai konsumen tak terpenuhi.

“Konsumen berhak atas iklan yang jujur, kualitas barang yang ber-Standar Nasional Indonesia (SNI), dan daftar bahan pada setiap kemasan barang berupa makanan dan minuman yang beredar. Belakangan konsumen semakin cerdas dan perlu lembaga yang melindungi hak mereka,” tandas dia.

Kepala Seksi Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Junaidi menambahkan, konsumen juga berhak mendapatkan penjelasan yang memadai atas sebuah produk.

“Konsumen berhak menyampaikan aduan atau keluhan kepada perusahaan pemproduksi produk apabila ternyata informasi yang disampaikan atas produk itu tidak benar,” terang dia.

Konsumen, kata Junaidi, berhak mendapatkan advokasi dan bimbingan atas produk yang dikonsumsinya. “Misalnya, jika didapati produk dari luar negeri beredar di pasaran dalam negeri, tetapi hanya menggunakan bahasa dari daerah asal dan tidak menyertakan informasi dalam bahasa Indonesia, maka konsumen berhak komplain. Kami pun akan merekomendasikan penertiban,” kata dia.

Sayang, imbuh dia, posisi daya tawar konsumen di daerah cenderung lemah, sehingga hak-haknya rawan tak terlindungi. “Dalam konteks ini, YLKI diperlukan dan posisinya penting,” tegasnya. (Puji)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan