Upah Buruh Naik Tipis, SPSI Rembang Tak Bergejolak

Rabu, 20 November 2013 | 17:31 WIB
Ilustrasi Buruh Pabrik.

Ilustrasi Buruh Pabrik.

REMBANG, MataAirRadio.net – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rembang sudah ditetapkan sebesar Rp985.000 oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Senin (18/11) kemarin. Hingga hari Rabu (20/11) ini, nyaris tidak ada gejolak dari kaum buruh di Rembang mengenai besaran UMK tersebut.

Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Rembang Jasmani meminta kepada Pemkab agar segera menyosialisasikan penetapan UMK tersebut kepada pihak perusahaan dan masyarakat. Ketetapan UMK ini akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014.

Menurut Jasmani, besarnya UMK Rembang yang ditetapkan Gubernur sudah 100 persen dari standar kebutuhan hidup layak. UMK Rembang 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp89.000 atau naik sekitar sepuluh persen dari UMK 2013 yang sebesar Rp896.000.

SPSI meminta, perusahaan melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo merealisasikan pembayaran upah minimal sesuai UMK agar kesepakatan yang dibuat bersama dalam Dewan Pengupahan tidak hanya sebatas di atas kertas. Pemkab Rembang mestinya mengawasi secara serius penerapan UMK di tingkat perusahaan.

UMK berlaku bagi pekerja dengan tingkat paling rendah yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan UMK bisa mengajukan penangguhan kepada Gubernur ataupun pejabat yang ditunjuk sesuai perundang-undangan. Penangguhan UMK dilajukan paling lama 10 hari sebelum berlakunya UMK pada 1 Januari 2014.

Sementara itu, Manajer PT Holi Mina Jaya Fredy Yuwono mengatakan, pihaknya belum mendapat sosialisasi penetapan UMK Rembang untuk tahun 2014 dari pihak Pemkab Rembang. Namun dia mengaku siap patuh untuk membayar upah para karyawan tetapnya sesuai dengan UMK yang ditentukan.

Di perusahaan pengolahan ikan berskala ekspor di Sendangmulyo Kecamatan Sluke ini, ada sekitar 50 orang karyawan tetap. Fredy mengklaim, mereka selama ini digaji minimal sesuai UMK, sedangkan untuk pekerja borong dibayar secara putus sesuai jumlah ikan yang dipotong. Para buruh potong ini terkadang bisa mendapat upah melebihi UMK.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK 2014 dilarang mengurangi atau menurunkan besaran upah yang telah diberikan. Terkait penetapan tersebut, Ganjar berharap hal ini bisa dipahami dan mendapatkan dukungan semua pihak.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Rembang mencatat ada lebih dari 100 dari 255 perusahaan di Kabupaten Rembang yang menjadi sasaran pengawasan penerapan pembayaran upah sebagaimana UMK. Itu karena yang lain masih merupakan usaha mikro dan kecil. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan