Tukar Guling Ditolak, Warga Sumber Tuntut Ganti Rugi

Selasa, 26 Juni 2012 | 09:20 WIB
Tanah Kas Desa Sumber yang diperselisihkan. (Foto: Dokumen Warga untuk SuaraRembang)

SUMBER – Sebagian warga Desa Sumber, Kecamatan Sumber meminta Pemerintah Kabupaten Rembang bertanggung jawab atas penyelesaian persoalan tukar guling tanah lapangan sepak bola desa setempat menyusul ditolaknya Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengesahkan pelepasan tanah kas desa tersebut oleh Gubernur.

Menurut perwakilan warga setempat, Gunanto, Selasa (26/6), Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pelepasan tanah kas desa yang hendak digunakan untuk permukiman masyarakat Desa Sumber dalam C Desa Nomor 232 Persil 45 Kelas S III seluas 9.100 meter persegi yang diminta untuk perumahan penduduk yang dirilis 2009 silam, tidak dapat dilaksanakan.

Padahal, kata dia, tanah kas Desa Sumber yang telah ditukar guling dengan tanah seluas 13.036 persegi milik tiga warga desa setempat tersebut, kini sebagian di antaranya telah dibeli sejumlah warga dengan harga beragam, mulai Rp10juta hingga Rp15juta per bidang.

“Gubernur menolak SK Bupati yang menyetujui pelepasan tanah kas desa tersebut, dengan alasan peruntukannya yang bukan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Surat Penjelasan dari Menteri Dalam Negeri Nomor 143/119/PMD,” terang dia kepada suararembang.

Pelepasan tanah kas desa sebagaimana Surat Penjelasan dari Menteri Dalam Negeri Nomor 143/119/PMD atas Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa tersebut, diperbolehkan dilakukan selagi untuk kepentingan umum, misalnya untuk pembangunan jalan dan infrastruktur umum dan bukan untuk permukiman penduduk.

“Mestinya aturan penjelasan seperti itu, Bupati atau Pemkab Rembang paham lah. Namun, Pemkab Rembang melalui SK Bupati Nomor 143/280-2009 justru menyetujui Perdes tentang Pelepasan Tanah Kas Desa tersebut, bahkan dibubuhi tanda tangan 10 pejabat pemeriksa, tim bentukan Pemkab Rembang, termasuk Bupati Rembang,” jelas Gunanto gamblang.

Yang membingungkan warga lagi, kata dia, ketika Gubernur menolak SK Bupati Nomor 143/280-2009 yang berarti tukar guling tanah kas desa tidak dapat dilaksanakan, Bupati pun mengikutinya dengan mengeluarkan surat yang memiliki substansi serupa, pada 7 Mei 2012 dan dialamatkan ke Kepala Desa dan Camat Sumber.

”Sepertinya Pemkab Rembang terkesan lepas tangan dan terkesan tak ada tanggung jawabnya setelah masalah ini mencuat sejak 2009 silam,” tegas dia.

Padahal, untuk “menyukseskan” tukar guling tersebut, pemerintah desa setempat telah mengeluarkan sejumlah ongkos hingga belasan juta rupiah.

“Pemerintah desa mengaku telah membiayai ongkos admistrasi tim dari pertanahan dan segala kebutuhan tukar guling. Saat ini, sudah ada tujuh warga yang telah membeli tanah kas desa yang telah dikapling tersebut. Kalau seperti ini, pemkab mesti tanggung jawab,” tandas dia yang Ketua Karang Taruna Kabupaten Rembang itu.

Ia menyebutkan, dirinya telah mengumpulkan dan menyimpan total keseluruhan dana yang telah dihimpun dari ketujuh pembeli tersebut yang besarnya tak kurang dari Rp80 juta.

“Sebagai bentuk tanggung jawab, kami mendesak pemkab mengganti rugi apa yang sudah dikeluarkan pemerintah desa dan warga,” pintanya menegaskan.

Gunanto juga mengaku telah menghimpun sejumlah dokumen penting dan rincian ongkos untuk proses tukar guling yang sebagian besar dikeluarkan pihak desa setempat. (Puji)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan