“Tak Perlu Pangkas Subsidi, Jika Korupsi Dibasmi”

Selasa, 13 Maret 2012 | 09:26 WIB


KOTA – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang dan belasan orang yang mengatasnamakan Forum Peduli Rakyat Rembang membubuhkan tanda tangan pada bentangan kain putih sepanjang 15 meter, sebagai pernyataan sikap penolakan atas rencana Pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2012, Selasa (13/3).

Sebelum pembubuhan tanda tangan itu, belasan aktivis FPRR menggelar orasi penolakan rencana Pemerintah menaikkan harga eceran BBM bersubsidi. Menurut mereka, kenaikan harga eceran premium dan solar bersubsidi sebagai dampak pembatasan subsidi oleh Pemerintah bakal menyengsarakan rakyat kecil.

Koordinator aksi, Rohib mengemukakan, jika alasan Pemerintah mengambil kebijakan memangkas subsidi BBM untuk merampingkan anggaran negara, lebih baik upaya itu dikonsentrasikan pada penataan pos-pos lain.

Ia juga menyebut, korupsi lah yang menjadi penyebab utama terseok-seoknya keuangan negeri ini hingga mengakibatkan utang luar negeri membengkak dan akhirnya menyengsarakan rakyat.

“Pemerintah tak perlu memangkas subsidi BBM per 1 April dan menaikkan tarif dasar listrik per Mei 2012, jika korupsi dibasmi secara serius,” kata dia saat menyatakan sikap di hadapan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Terlebih, belum lama ini Pemerintah menggembar-gemborkan pertumbuhan ekonomi secara makro. “Negara yang ekonominya kata Pemerintah tumbuh cukup signifikan, justru memangkas subsidi untuk rakyatnya. Ini ironi,” kata dia.

FPRR pun mempertanyakan rencana pemberian kompensasi atas pemangkasan subsidi BBM, dengan memberikan bantuan langsung tunai untuk rakyat miskin. “Program BLT cenderung menimbulkan masalah di masyarakat dan mendidik rakyat bermental miskin. Ini tak bisa dibenarkan,” kata dia.

Apalagi, lanjut dia, tak berselang lama setelah kenaikan harga eceran BBM bersubsidi dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter, Pemerintah juga akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10 persen dari tarif yang berlaku saat ini.

“Karena itu, kami mengajak Pemkab dan DPRD Rembang menolak pemangkasan subsidi BBM dan kenaikan TDL dan menata bangsa ini dengan keriusan Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi,” kata dia.

Anggota DPRD Kabupaten Rembang, Ridwan menyatakan hal senada. “Kami akan turut serta mengawal aspirasi rakyat ini. Kami pun menolak pemangkasan subsidi BBM oleh Pemerintah,” kata politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Wakil Ketua DPRD setempat, Sunarto pun mengemukakan, sebagian besar nelayan tradisional akan menjadi pihak yang paling terdampak ketika harga eceran BBM bersubsidi naik.

“Pemangkasan subsidi BBM memang tidak perlu terjadi apabila sejak awal Pemerintah serius memberantas tindak pidana korupsi. Jika ribuan rekening gendut dan sejumlah kasus korupsi kelas kakap terungkap, negara tidak akan kerepotan seperti sekarang ini,” katanya saat menerima pernyataan sikap sejumlah perwakilan dari aktivis FPRR di ruang rapat utama DPRD.

Usai menyatakan sikapnya, pegiat dari FPRR dan sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Rembang menuju halaman gedung dewan untuk membubuhkan tanda tangan di bentangan kain putih sebagai bentuk pernyataan sikap penolakan atas rencana Pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM). (Puji)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan