Stiker Miskin Mulai Dirasa Hanya Eksploitasi Kemiskinan

Selasa, 7 Februari 2012 | 09:23 WIB


SULANG – Sejumlah warga di Kabupaten Rembang mulai merasa bahwa pemasangan stiker miskin hanya untuk mengeksploitasi kemiskinan seseorang tanpa disertai upaya nyata perbaikan taraf hidup dan justru terjadi inkonsistensi penerima bantuan.

Kepala Desa Bogorame, Kecamatan Sulang, Budi Lestaryono, Selasa (7/2) mengatakan, sejauh ini, sejumlah keluarga miskin masih mau memasang stiker tersebut karena berharap ada upaya nyata dari pemerintah kabupaten setempat untuk mengentaskan kemiskinan mereka antara lain dengan pemberian sejumlah bantuan secara berkelanjutan.

Awalnya, kata dia, pemasangan stiker miskin dimaksudkan untuk memudahkan mengidentifikasi keluarga miskin dalam penyaluran sejumlah program terkait, misalnya kesehatan gratis, beras untuk keluarga miskin (raskin), dan sejumlah program lainnya.

“Namun belakangan, ada sejumlah bantuan yang tidak lagi memedomani stiker tersebut. Bantuan dari Program Keluarga Harapan misalnya. Banyak warga berstiker miskin yang justru tidak menerima bantuan itu, meski memang tidak semua warga miskin harus menerimanya,” kata dia.

Selain itu, Budi mengemukakan, arah pemerintah kabupaten setempat untuk merubah label keluarga miskin menjadi keluarga yang lebih sejahtera, sejauh ini belum jelas.

“Sampai saat ini, 88 keluarga miskin di desa kami memang masih menempelkan stiker miskin di rumahnya dengan harapan-harapan tadi. Namun, jika tidak ada tindak lanjut kebijakan pemerintah kabupaten setempat yang jelas, bukan tidak mungkin stiker tersebut bakal ditanggalkan,” kata dia.

Imam Sardjono, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Kebonagung Kecamatan Sulang juga menyebutkan sampai saat ini pihaknya belum menempelkan stiker yang bertuliskan “Keluarga Tidak Mampu” tersebut.

“Stiker yang desa terima hanya sekitar 70 lembar, padahal jumlah keluarga miskin di desa ini mencapai 168 keluarga sehingga daripada memunculkan gejolak, stiker tersebut belum kami pasang dan masih kami simpan,” kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Sutedjo menjelaskan stiker keluarga tidak mampu antara lain merupakan penanda apakah sebuah keluarga masuk dalam daftar penerima program kesehatan gratis atau tidak.

“Kalau belakangan ada yang memilih menanggalkannya, Pemkab Rembang tentu tidak bisa melarang dan bukan berarti program gagal,” kata dia. (Puji)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan